Padang, Padangkita.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatra Barat (Sumbar) masih bersikap wait and see, merespons usulan hak angket oleh 33 anggota DPRD.
Usulan hak angket terhadap Gubernur Sumbar Mahyeldi Asharullah terkait polemik surat Gubernur untuk minta sumbangan telah disampaikan oleh 33 anggota DPRD pada Selasa (14/9/2021) kemarin.
Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar) Irsyad Syafar menyatakan sejauh ini belum ada sikap fraksinya. Namun, ia menegaskan akan mengikuti proses pengusulan hak angket tersebut.
"Kita ikuti saja sesuai aturan dan regulasinya," ujarnya saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Rabu (15/9/2021).
Dia menuturkan Fraksi PKS belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh terkait apakah setuju atau tidak dengan usulan hak angket dari 33 anggota DPRD Sumbar itu.
Pihaknya akan menyampaikan sikap apabila telah menerima dan mengkaji materi dari hak angket yang diajukan. Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan materi hak angket tersebut.
"Kita belum mendapatkan materi hak angketnya dan belum membacanya. Tentu setelah itu ada dan kami baca, baru kami bisa bersikap," jelasnya.
Sebagaimana diketahui hak angket yang diajukan baru sebatas usulan. Saat ditanyakan apakah Fraksi PKS akan melakukan upaya atau lobi-lobi politik untuk menggagalkannya di rapat paripurna, Irsyad juga tidak berkomentar lebih jauh.
"(Itu) kan baru usulan. Materinya kita belum membaca. Jadi, kita belum tahu arahnya ke mana," sampainya.
Sebelumnya diberitakan puluhan anggota DPRD Sumbar yang mengajukan usulan tersebut berasal dari tiga fraksi ditambah satu partai di DPRD Sumbar. Rinciannya, 10 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 14 orang dari Fraksi Partai Gerindra, dan 6 orang dari Fraksi PDIP-PKB, serta 3 orang dari Partai Nasdem.
Sebelumnya Tegas Menolak
Namun demkian, ketika wacana hak angket baru bergulir di DPRD Sumbar, Ketua Fraksi PKS Nurfirmanwansyah, sebetulnya telah menegaskan menolak. Alasannya, polemik surat yang diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu telah ditangani oleh instansi lain.
“Sekarang saja penegak hukum (polisi) sudah menjalankan proses, sudah (ada yang) dipanggil, sudah ini, sudah itu. Masak iya kita baru akan mengusulkan hak angket,” ujarnya saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Kamis (2/9/2021) lalu.
Menurutnya, jika kasus itu sudah ditangani oleh instansi lain, maka DPRD tidak perlu melakukan hak angket.
Gubernur Mahyeldi sendiri adalah kader PKS. Ketika pemilihan Gubernur 2020 lalu, Mahyeldi dań pasangannya Audy Joinaldy diusung oleh PKS dań Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jumlah kursi PKS di DPRD Sumbar sebanyak 10 kursi dań PPP 4 kursi. Dengan jumlah 10 kursi itu, PKS dapat jatah 1 Wakil Ketua DPRD. Sementara itu, jumlah total anggota DPRD Sumbar adalah 65 orang
Sebagai informasi, surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar untuk minta sumbangan ini, sebelumnya juga diusut polisi. Namun, awalnya polisi menduga hal tersebut adalah kasus penipuan.
Sampai akhirnnya Polresta Padang yang mengusut kasus itu menyatakan tidak ditemukan dugaan penipuan tersebut. Sebab, surat yang digunakan untuk minta sumbangan memang asli diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar.
Meski begitu sampai kini, polisi belum benar-benar menutup secara resmi pengusutan kasus ini. Sementara itu, uang sumbangan Rp170 juta yang telah dikumpulkan oleh lima orang yang bukan ASN sebelumnya, telah dikembalikan ke penyumbang.
Baca juga: 33 Anggota DPRD Sumbar Ajukan Hak Angket Soal Surat Gubernur Untuk Minta Sumbangan
Dalam surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar itu disebutkan, sumbangan yang dikumpulkan dari perusahaan dan perguruan tinggi akan digunakan untuk menerbitkan buku dalam bentuk soft copy versi 3 bahasa, Indonesia, Arab dan Inggris. [fru/pkt]
