Batusangkar, Padangkita.com - Kabupaten Tanah Datar meraih peringkat pertama kategori Kabupaten Tingkat Provinsi Sumbar terkait MCP (Monitoring Center for Prevention) atau sistim pelaporan yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Bupati Eka Putra, Kamis (25/4/2024) di sela kegiatannya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Wilayah Sumatra Barat di ZHM Premiere Hotel Padang.
Eka mengungkapkan, Rakor perlu diikuti guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Tanah Datar yang clean governance dan good governance.
"Dengan terwujudnya clean governance dan good governance, diharap Tanah Datar lebih baik lagi, terutama pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar juga meningkat," sampainya.
Dikatakan dia, pencegahan korupsi tidak semata kerja KPK, namun Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi.
"Meskipun diakui KPK menjadi trigger mechanism dan salah satu pionir dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah NKRI ini, namun dukungan pemerintah dan masyarakat tentunya dibutuhkan,“ ujar Eka.
Menurutnya instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat yang notabene aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Sinergisitas dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK harus terus dilakukan, begitu juga sinergi antar aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK yang juga harus terus ditingkatkan,” imbuhnya.
Dia juga menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar tidak main-main dalam persoalan akuntabilitas.
"Harus diutamakan pencegahan, guna antisipasi sebelum terjadi korupsi, tentunya dengan tata kelola pemerintahan yang baik," tukasnya.
Sebelumnya Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri RI Azwan menyampaikan kutipan Presiden RI Joko Widodo bahwa “masih banyak APBD yang tidak optimal, belanja daerah harus berorientasi hasil”.
Belanja pendukung (honor, perjalanan dinas, rapat) masih cenderung lebih besar dibanding Belanja Utama yang produktif.
Dari kutipan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian disampaikannya, Inspektorat atau APIP sebagai tulang punggung dan garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Azwan juga sampaikan arahan dan penekanan MCP tahun 2024, diantaranya jadikan MCP sebagai alat untuk mendiagnosa terjadinya potensi korupsi di daerah, menumbuhkan komitmen dari seluruh elemen di daerah dimulai dari Kepala Daerah, DPRD, ASN di daerah untuk terlibat dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
Sementara itu Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan Rakor ini guna menjaga bangsa dan negara dari bahaya korupsi dan juga guna sosialisasi dan saling bertukar fikiran seluruh pemangku kepentingan guna mencegah praktik korupsi di Sumatra Barat.
"Terima kasih kepada Kepala Daerah atau diwakili untuk hadir dalam rakor ini, ini menunjukkan keseriusan pemangku kepentingan dalam mencegah praktik korupsi di wilayah Sumatera Barat dan menciptakan pemerintahan yang clean governance dan good governance serta sinergisitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat," katanya.
Disebutkan Gubernur Mahyeldi jika Pemprov Sumbar telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah praktik korupsi dengan bekerjasama dengan berbagai pihak.
Baca Juga: Rakor Pencegahan Korupsi Sumbar: Sinergitas Menuju Clean Government
"Untuk pencegahan korupsi kita bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti menguatkan komitmen Kepala Daerah untuk mencegah praktik korupsi, survey penilaian integritas, melaksanakan monitoring, implementasi pengelolaan pelayan publik, online dan lainnya," pungkasnya. [djp]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
