Jakarta, Padangkita.com - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI akan mendorong rancangan resolusi mengenai kondisi Myanmar di sidang umum AIPA 2023 mendatang di Jakarta.
Ketua BKSAP Fadli Zon menyampaikan bahwa strategi diplomasi parlemen DPR RI melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mengalami perubahan, terlebih ketika terjadinya kudeta oleh Junta Militer Myanmar.
"Kami kemudian menyadari bahwa kalau kita menginginkan isu kemanusiaan Rohingya segera diselesaikan, maka krisis yang lebih luas di Myanmar harus juga segera dicarikan solusinya," kata Fadli dalam keterangannya usai menerima perkembangan terbaru Myanmar, Selasa (20/6/2023).
Menurut Fadli, apa yang disampaikan nanti sejalan dengan Presidensi DPR RI di AIPA tahun ini bertema 'Responsive Parliament for Stable and Prosperous ASEAN'.
"Bahwa sebagai perwakilan rakyat, parlemen harus semakin responsif terhadap tantangan di kawasan yang memiliki dampak pada masyarakat ASEAN. Ini penting, dalam rangka penguatan AIPA sekaligus mendukung organisasi ASEAN agar semakin relevan," papar politikus Gerindra tersebut.
Sebelumnya, perjuangan diplomasi parlemen DPR RI pada Sidang Umum AIPA ke-43 di Kamboja 2022 lalu juga berhasil menggalang dukungan dari parlemen negara-negara ASEAN.
Dukungan tersebut secara rinci tertuang dalam bentuk dokumen politik berupa resolusi yang disepakati bersama pada Sidang Umum AIPA yang ke-43 di Phnom Penh, Kamboja dengan judul 'Diplomasi Parlemen untuk Implementasi 5 Poin Konsensus'.
Tak hanya itu, Fadli di hadapan Thomas Andrews selaku Utusan Khusus PBB mengenai Myanmar menyampaikan, dirinya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI periode lalu pernah mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazaar, Bangladesh. Kunjungan tersebut, merupakan bentuk dukungan moril masyarakat Indonesia bagi para pengungsi.
Baca juga: WAIPA Dorong Parlemen Negara ASEAN Responsif Terhadap Gender
Merespons hal itu, Thomas Andrews mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKSAP melalui diplomasi parlemen di AIPA. Menurutnya, parlemen melalui jaringan yang dimiliki di level regional maupun internasional memiliki peran strategis untuk turut andil dalam upaya menemukan solusi bagi krisis di Myanmar. [*/pkt]
