Semarang, Padangkita.com – Anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH. Fadlolan Musyaffa berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden Indonesia mendatang. Harapan dan doa itu disampaikan KH. Fadlolan Musyaffa saat memberikan sambutan pada Halaqah Ulama bertema “Peran Ulama dalam Mengawal Pelaksanaan Hukum di…

Jakarta, Padangkita.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kekuatan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat kokoh. Sehingga, wacana pembubaran lembaga ini tak realistis dan sulit terwujud. “Merespons penangkapan tiga terduga teroris yang melibatkan oknum MUI, jangan berpikir bahwa MUI perlu dibubarkan. Itu semua provokasi yang bersumber dari khayalan,…

Jakarta, Padangkita.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicara tentang Pancasila dan syariat Islam dalam Ijtima’ Ulama, Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Jakarta, Selasa (9/11/2021). Mahfud menegaskan di dalam negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan, negara tidak memberlakukan hukum agama tertentu, tetapi melindungi semua pemeluk agama untuk melaksanakan…

Jakarta, Padangkita.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicara soal pentingnya kesatuan dan ancaman bangsa dalam acara Uji Sahih Hasil Pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, Rabu (27/10.2021). Menurut Mahfud tanpa adanya kesatuan bangsa, negara tidak akan mampu menghadapi ancaman dari luar negeri maupun dari dalam…

Jakarta, Padangkita.com – Negara Indonesia yang lahir dari ijtihad para ulama menjadi pembelajaran bahwa perjuangan Islam adalah perjuagan substansi, bukan perjuangan formal simbolik. Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara kesepakatan tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat dialog virtual dengan tokoh lintas…

Jakarta, Padangkita.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kemerdekaan pers di era pasca-reformasi memiliki landasan yang semakin kuat. Sebab, kekuasaan pemerintah adalah residu dari hak asasi dan demokrasi. “Hak asasi diberikan semua, lalu pemerintah diberi sisanya, sedikit, untuk mengatur. Nah era ini menjadi tantangan baru bagi kemerdekaan pers tanah…

Jakarta, Padangkita.com – Penanganan pandemi Covid-19 di mata para rektor perguruan tinggi kerap terganggu oleh pihak-pihak yang sengaja membuat ruang publik, khususnya di media sosial, dipenuhi pesan-pesan yang salah dan palsu atau hoaks. Hal itu tidak bisa dibiarkan karena akan menumbuhkan sikap saling menyalahkan dan pertentangan di kalangan masyarakat. “Karena itu, kampus-kampus terutama perguruan tinggi…

Jakarta, Padangkita.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta menjaga kondusifitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi Covid-19, pada Kamis (5/8/2021). Dalam dialog virtual yang juga dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim itu, para pemimpin perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun…

Jakarta, Padangkita.com –  Menko Polhukam Mahfud MD memutuskan membatalkan semua acara kunjungan, baik kunjungan dinas maupun kunjungan keluarga sampai pertengahan Juli mendatang. Tindakan ini dilakukan Mahfud, karena terjadinya lonjakan penyebaran Covid-19 di berbagai daerah. Serkaligus sebagai sikap dukungan atas anjuran pemerintah yahng telah memutuskan pemperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penularan Corona. “Keponakan…

Jakarta, Padangkita.com – Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah tidak bisa ikut campur atau terlibat langsung dalam kisruh partai Demokrat. Sebab, hal tersebut merupakan masalah internal partai. Ia menilai perisitiwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang bukan atau belum menjadi masalah hukum yang bisa dicampuri pemerintah. “Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada…