Sumbar Opini WTP 10 Tahun Berturut-turut, Gubernur Mahyeldi Terima Penghargaan Menkeu

Penulis: Redaksi

Jakarta, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) 10 kali berturut-turut.

Penghargaan diserahkan Menkeu Sri Mulyani pada acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Ballroom Danapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Penghargaan Opini WTP (minimal)10 kali berturut turut ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Sebab, hanya beberapa daerah saja yang bisa mencapainya. Selain Sumbar, daerah lain yang menerima penghargaan serupa adalah Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat.

Atas penghargaan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala OPD beserta jajarannya. Atas kerja keras seluruh pihak secara bersama selama ini, Pemprov Sumbar berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021.

“Alhamdulillah, prestasi ini tentu patut kita syukuri. Ke depan prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,” ungkap Mahyeldi.

Beberapa upaya untuk mempertahankan opini WTP, kata Mahyeldi, antara lain, senantiasa melaksanakan ketentuan/peraturan bidang pengelolaan keuangan daerah. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Sri Mulyani mengapresiasi pemda dan kementerian dan lembaga yang bisa mendapat opini WTP dari BPK, walaupun tengah menghadapi tantangan berupa situasi yang masih pandemi dan gangguan eksternal dari global.

“Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah, pada tahun sebelumnya hanya 89.7 persen, meningkat menjadi  92,25 persen. Dengan kata lain, 500 pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, dan untuk pusat 83 dari 87 LKKL mendapatkan opini WTP. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa,” ungkap Menkeu dalam sambutannya.

Menurut Sri Mulyani, dengan adanya akuntabilitas yang baik dan kerja sama antara instansi pemerintah, menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama menghadapi ancaman yang dihadapi negara dan meresponsnya secara bertanggung jawab, meskipun dengan tugas, tanggung jawab, dan juga peran yang berbeda-beda.

Bahkan jika dilihat berdasarkan output dan outcome, Menkeu mengatakan terdapat tiga prestasi yang diperoleh Indonesia.

“Pertama, negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan Covid-19. Kedua, Indonesia termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 keadaan ekonominya membaik. Ketiga, yakni penggunaan instrumen yang relatifprudent,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, banyak negara lain yang defisitnya 10-15 persen dengan ekonomi yang belum pulih, sementara defisit Indonesia tahun 2020 di 6 persen, kemudian ditahun 2021 turun menjadi 4,7 persen.

Baca juga: Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sumbar 2021, Dewan: Walau WTP Namun Belum Maksimal 

“Ini artinya kita menggunakan instrumen keuangan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, proper dan bertanggung jawab. Akhirnya terlihat di dalam prestasi hari ini yang telah diperiksa oleh BPK, banyak sekali kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dalam suasana tantangan yang luar biasa,” pungkas Menkeu. Sri Mulyani. [*/pkt]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Terpopuler

Add New Playlist