Sumbar Dapat Rapor Merah dari Jokowi, Mahyeldi: Kalau Dilihat Kekurangan, Semua Punya Kekurangan

Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengeklaim penanganan Covid-19 di Sumbar sudah jauh lebih baik.

Hal tersebut menanggapi rapor merah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait lonjakan kasus Covid-19 selama dua pekan terakhir.

Mahyeldi mengatakan salah satu bukti penanganan Covid-19 di Sumbar sudah baik yaitu semakin sedikitnya daerah di Sumbar yang terkena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebelumnya, ada empat daerah di Sumbar yang menerapkan PPKM Darurat, yakni Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok.

Namun, berkat perbaikan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah seperti menambah tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit, maka sekarang hanya ada satu daerah di Sumbar yang menerapkan PPKM level 4, yakni Kota Padang.

“Kita di Sumbar sudah sangat baik. Yang dulu kita empat (daerah yang terapkan PPKM), sekarang kita satu. Hemat saya, bupati/wali kota telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal ini,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (9/8/2021).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut harus bisa dinilai oleh pemerintah pusat sebagai suatu perbaikan penanganan Covid-19.

Mahyeldi menyampaikan saat ini merupakan waktu semua pihak untuk saling bersinergi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Setiap pihak harus menghindari mencari kekurangan yang dilakukan oleh pihak lain karena hal itu bisa membuat ketidakkompakan dalam menangani Covid-19.

“Sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik. Tidak melihat kekurangan-kekurangan. Kalau melihat kekurangan, saya kira semua memiliki kekurangan. Dari atas ada kekurangan. Kalau secara internasional, Indonesia termasuk. Berarti kan kita melihat dari pusat tidak maksimal juga. Kan begitu,” terang Mahyeldi.

“Sementara upaya yang dilakukan Presiden luar biasa terkait bagaimana memberikan dukungan kepada kabupaten/kota,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, terkait saran Jokowi agar mobilitas masyarakt harus dibatasi selama dua minggu untuk menurunkan kasus Covid-19, Mahyeldi mengungkapkan dirinya sampai saat ini belum mengetahui karena belum mendapatkan instruksi terkait.

Mahyeldi mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kemudian, terkait instruksi Presiden agar pasien Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat, Mahyeldi menyatakan menunggu dulu kepastiannya.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Belum Terima Perintah Pusat Soal PPKM, Kasus Covid-19 di Sumbar Masih Tinggi

“Nanti, saya lihat dulu intruksinya mana. Saya belum terima. Sekarang kan ada Asrama Haji yang kita persiapkan. Di kabupaten/kota, ada tempat-tempat, dan kita bahkan sudah di tingkat nagari.” [fru/pkt]

Terpopuler

Add New Playlist