Sumbar dan Pemimpin Muda

Penulis: Redaksi

Di Sumatra Barat (Sumbar) dewasa ini ternyata cukup banyak pemimpin muda di bidang politik dan pemerintahan. Jika kategori muda adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun, di Sumbar saat ini terdapat 9 pemimpin muda. Ada Wakil Gubernur, beberapa bupati dan wakil bupati serta beberapa wali kota dan wakil wali kota. Kalau kategori muda diperluas untuk mereka yang berusia di bawah 50 tahun, jumlah pemimpin muda di Sumbar tentu lebih banyak lagi.

Sepintas munculnya banyak pemimpin muda dalam lapangan politik dan pemerintahan bisa menjadi kondisi yang menggembirakan dan membanggakan. Belum lagi kalau ditambah dengan tokoh-tokoh muda di lembaga legislatif, birokrasi, kalangan dunia usaha, kampus, ormas kepemudaan dan lainnya. Apalagi jika dibilang pula tokoh-tokoh muda Minangkabau yang berkiprah di perantauan dan mempunyai kepedulian terhadap daerah asalnya. Pemimpin dari kalangan generasi muda berpotensi mengakselerasi pembangunan daerah ke depan.

Namun di sisi lain, deretan pemimpin muda bisa juga menjadi beban sendiri. Betapa banyak juga pemimpin muda masuk kategori pemimpin biasa tanpa terobosan untuk daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. Bahkan tidak jarang pula politisi-politisi muda di daerah-daerah terjerumus kasus-kasus tercela, seperti korupsi dan corak penyimpangan kekuasaan lainnya. Gejala ini membentang sepanjang masa reformasi dan kondisi akhir-akhir ini terasa tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya.

Untuk Sumbar, tampilnya tokoh-tokoh muda di tampuk pemerintahan daerah mestinya memberi harapan baru. Mereka diharapkan dapat membuat terobosan-terobosan bagi kepentingan daerah. Hal ini mengingat beratnya tantangan Sumbar dewasa ini dan ke depan, termasuk menghadapi dampak pandemi Covid-19. Sementara dari segi modal sumber daya alam khususnya, daerah ini tidak sekaya daerah tetangga seperti Riau atau Sumatera Utara. Sejak dulu ketergantungan pada bantuan dana dari pemerintah pusat sangat besar.

Sektor-sektor andalan daerah, seperti pertanian (yang berbasis di nagari-nagari), pendidikan dan pariwisata, perkembangannya juga tidak terlalu menggembirakan. Bidang pendidikan misalnya, perkembangannya belum mencerminkan bahwa daerah ini merupakan asal para pendiri republik dan ulama-ulama besar di masa lampau. Begitu juga pertumbuhan infrastruktur fisik yang dapat menopang pengembangan sektor-sektor andalan di atas. Proyek jalan tol Padang-Pekanbaru yang dimulai sejak 2018, misalnya, perkembangannya sangat lamban karena (antara lain) terkendala pembebasan lahan.

Di masa lalu, sejumlah pemimpin daerah cukup terampil dalam “manjuluak” dana-dana di luar anggaran yang memang sudah seharusnya diterima daerah dari alokasi APBN. Banyak kiat dan strategi yang dilakukan pemimpin lokal dalam mencari tambahan dana untuk pembangunan, umpamanya “membawa” proyek-proyek pemerintah pusat ke Sumbar. Begitu juga kemampuan menjemput dan mendatangkan investor nasional maupun asing. Semua itu dimungkinkan antara lain karena kemampuan dan keterampilan kepala daerah dalam membangun jaringan dan mengkomunikasikan kepentingan rakyatnya ke pusat, perantau Minang, daerah-daerah  tetangga maupun investor dari luar.

Itulah yang terjadi misalnya pada awal Orde Baru ketika Sumbar dipimpin Harun Zain, gubernur yang saat mulai menjabat masih berusia 39 tahun (Yusra, 1997). Begitu pula yang ditunjukkan Bupati Masriadi Martunus saat memimpin Tanah Datar di awal reformasi. Mereka tidak hanya cakap dalam menjalankan pemerintahan daerah, tetapi juga piawai dalam melakukan diplomasi ke pemerintah pusat dan bahkan sumber-sumber dana luar negeri untuk pembangunan daerah.

Memang setiap daerah pada masanya mempunyai kondisi dan tantangan yang berbeda. Tantangan memimpin daerah di masa Orde Baru misalnya berbeda dengan masa reformasi. Kepala daerah dan wakil kepala daerah produk sistem pilkada langsung yang notabene mencerminkan pola politik transaksional dalam pengertian yang sebenarnya jelas tidak sama “pembawaannya” dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah hasil pilihan DPRD atau pejabat atasannya. Namun yang jelas, ketika proses politik memilih pemimpin tidak sepenuhnya mewakili kepentingan publik maka hal itu akan sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan dan kebijakan-kebijakannya.

Mungkin orang juga akan mengaitkan kendala-kendala yang mempengaruhi perkembangan Sumbar belakangan ini dengan posisi dukungan masyarakat dan elit daerah dalam Pilpres yang lalu. Walaupun dampak  persaingan politik Pilpres lalu terhadap corak “psikologi” hubungan Sumbar dengan pemerintah pusat sulit dipungkiri, namun hal itu tidak harus menjadi dalih bagi pemimpin daerah untuk tidak kreatif dalam menggenjot pembangunan daerah, termasuk dalam mengatasi dampak pandemi dewasa ini.

Baca juga: Harapan Gubernur Mahyeldi Kepada BPD HIPMI Sumbar

Sebagai lapisan atas dalam piramida sosial, para pemimpin yang diberi amanah lewat pilkada sejatinya telah dibekali kemampuan lebih untuk berbuat maksimal bagi masyarakat yang dipimpinnya. Sekalipun terdengar klise, tapi itulah harapan kita, termasuk kepada para pemimpin muda, tersebab mereka memiliki usia yang memungkinkannya bisa tampil “all out” untuk kepentingan daerahnya. Kondisi yang mungkin dianggap serba-sulit niscaya bukan perkara baru bagi daerah ini, tetapi mesti dilihat sebagai tantangan dan peluang sekaligus. Sejarah menunjukkan, kadar pribadi dan kepemimpinan seseorang (termasuk kepala daerah berusia muda) baru akan tampak ketika dihadapkan pada kesulitan. (*)


Penulis: Israr Iskandar, Dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Terpopuler

Add New Playlist