Sumbar dan IPB Kerja Sama Bidang Peternakan, Ini Harapan Gubernur Mahyeldi

Penulis: Redaksi

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Pemprov Sumbar menjalin kerja sama bidang peternakan dengan IPB.

Padang, Padangkita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) menjalin kerja sama bidang peternakan dengan Insititut Pertanian Bogor (IPB). Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan ditandatangani di kampus IPB Bogor, Selasa (13/4/2021).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan untuk memacu percepatan pembangunan, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dengan segala perangkatnya. Kekuatan kolaborasi dan networking menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Birokrasi mesti menggandeng akademisi, komunitas, pengusaha, dan media jika ingin sukses membangun masyarakatnya,” kata Mahyeldi dalam acara Penandatangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor IPB Arif Satria, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, sejumlah Dekan IPB, Ketua Umum DPD Himpunan Alumni IPB Sumbar Nurul Amri, dan beberapa Kepala SKPD Sumbar.

“Hari ini kita saksikan penandatanganan kerja sama sektor peternakan antara Dinas Pertenakan Sumbar dengan IPB. umbar memiliki lahan peternakan di Air Runding 2.000 hektare dan di Padang Mengatas 280 hektare, ada rumah potong hewan modern dan produksi bibit semen beku 150 ribu straw,” kata Mahyeldi.

Dengan semua potensi itu, kata Mahyeldi, Sumbar bersama IPB diharapkan dapat memberikan hasil karya terbaik, salah satunya bisa membuat harga daging ekonomis terjangkau bagi masyarakat.

Mahyeldi menyampaikan, di era globaliasasi di mana informasi dapat diakses dengan begitu mudahnya maka pemahaman akan interaksi dengan lingkungan sekitar harus dibina untuk bersama-sama memajukan potensi melalui jalinan kerja sama.

Kerja sama yang baik antar-daerah dan antar-negara di lingkup regional maupun global perlu dibangun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masing-masing. Hal itu, mesti didukung pemahaman dan penguasaan terhadap aspek-aspek kerja sama serta potensi yang dimiliki yang harus ditumbuhkan pada aparatur pemerintah selaku motor penggerak pembangunan.

Terpopuler