Sultan Minta BPDPKS Anggarkan Subsidi Pupuk Untuk Petani Sawit Swadaya

Sultan Minta BPDPKS Anggarkan Subsidi Pupuk Untuk Petani Sawit Swadaya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. [Foto: Ist]

Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengalokasikan anggaran khusus subsidi pupuk bagi petani perkebunan sawit swadaya di daerah.

Hal ini disampaikan Sultan saat mendapatkan laporan bahwa petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu masih mengalami kesulitan untuk membeli pupuk kimia, karena saat ini harganya sudah di atas Rp1 juta per karung. Kondisi ini membuat produktivitas kelapa sawit menurun hingga 50 persen.

“Yang pertama kami tentu sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang mencoret sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang tidak lagi diberikan pupuk subsidi. Akibatnya Petani sawit kecil dipaksa bersaing dengan korporasi yang menguasai sumber daya produksi,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya, Jum'at (24/2/2023).

Menurutnya, harga pupuk nonsubsidi yang mahal sangat memberatkan petani sawit dalam memenuhi kebutuhan input pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga Pemerintah perlu mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil.

“Sampai saat ini kita hanya mengetahui bahwa ratusan Triliun dana sawit yang dikumpulkan namun porsi petani hanya disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen. Hampir semua semua dana tersebut dialokasikan kepada korporasi dan kebijakan mandatori Biodiesel,” ungkap Sultan.

Ia menegaskan, hal tersebut salah kaprah, tapi idealnya anggaran dana pungutan ekspor sawit tersebut perlu dialokasikan sesuai kebutuhan sarana produksi petani sawit. Selain kebutuhan bibit untuk peremajaan, petani juga membutuhkan pupuk yang memiliki porsi biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya.

Baca juga: Sultan Minta Pemerintah Cabut Penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama

“Ketimpangan penggunaan dana BPDPKS perlu segera disikapi pemerintah. Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit produktivitas dan pemenuhan kebutuhan sawit nasional,” tutupnya. [*/pkt]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo di KPU, Dinilai sebagai Patriot Sejati
Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo di KPU, Dinilai sebagai Patriot Sejati
Tanggapi Putusan MK, Ketua DPD RI: Harus Ditaati Para Pihak dan Ambil Hikmahnya
Tanggapi Putusan MK, Ketua DPD RI: Harus Ditaati Para Pihak dan Ambil Hikmahnya
Rupiah terus Terdepresiasi, Sultan: Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
Rupiah terus Terdepresiasi, Sultan: Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
LaNyalla Ingatkan 62 Kader Pemuda Pancasila di DPR dan DPD RI untuk ‘Kembalikan’ Pancasila
LaNyalla Ingatkan 62 Kader Pemuda Pancasila di DPR dan DPD RI untuk ‘Kembalikan’ Pancasila
Judi Online Penyakit Sosial, Sultan Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku
Judi Online Penyakit Sosial, Sultan Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku
DPD RI dan BNNP Sumatra Barat Bahas Upaya Pemberantasan Narkoba
DPD RI dan BNNP Sumatra Barat Bahas Upaya Pemberantasan Narkoba