Soal Pembukaan Jalan Alternatif Malalak – Maninjau, Bupati Agam: Bakal Makan Waktu Lama

Lubuk Basung, Padangkita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam mendukung rencana pembangunan jalan alternatif Malalak – Maninjau. Hal tersebut karena keberadaan jalan tersebut bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Bupati Agam, Andri Warman mengatakan, sebelum Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menembus hutan dengan berjalan kaki sepanjang 11 kilometer pada Sabtu (17/9/2022), dirinya telah meninjau beberapa bulan lalu lokasi rencana pembukaan jalan.

Pihaknya menemukan persoalan yaitu lahan untuk jalan alternatif ini masuk ke dalam kawasan hutan lindung.

“Masalahnya, kalau hutan lindung itu harus (diurus izinnya dulu) oleh dinas terkait ke kementerian terkait. Kalau memang memungkinkan, kami pemerintah daerah Agam dan pemerintah daerah Sumbar siap melakukan kerja sama,” ujarnya saat ditemui sejumlah wartawan usai acara pengukuhan guru besar di Universitas Andalas, Senin (19/9/2022).

Menurutnya, jika jalan ini memang jadi dibangun, maka bisa meningkatkan sektor pariwisata Kabupaten Agam, dan dapat mempermudah arus transportasi menuju Lubuk Basung dan daerah sekitar. Pasalnya, kata dia, jalan kelok 44 saat ini tidak mungkin lagi diperlebar.

Menurutnya pula, jika rencana pembangunan jalan ini memang disetujui, maka pasti akan memakan waktu bertahun-tahun untuk pembangunannya.

“Ini butuh waktu yang lama, tidak (semudah) seperti membalikkan telapak tangan. Karena ada dua hal yang membuat lama yaitu izin hutan lindung dan anggarannya mungkin multi-years,” sampai Andri.

Dia berharap pembukaan jalan yang menghubungkan Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak dan Nagari Sungai Batang di Kecamatan Tanjung Raya itu bisa terlaksana.

“Intinya, kita membangun jalan ini kan untuk menghidupkan ekonomi,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, administrasi untuk pembangunan jalan itu harus diselesaikan terlebih dahulu.

Baca Juga: Demi Bangun Jalan Alternatif Malalak – Maninjau, Gubernur Mahyeldi Jalan Kaki Tembus Hutan hingga 11 Km

“Artinya, antara pemerintah daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup harus clear dulu. Kalau tidak clear, kita bangun-bangun saja, tentu akan menimbulkan masalah baru,” sebutnya. [fru]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Terpopuler

Add New Playlist