Seret Nama Ketua KPK Firli Bahuri, Kasus Kebocoran Dokumen ESDM Naik ke Penyidikan

Seret Nama Ketua KPK Firli Bahuri, Kasus Kebocoran Dokumen ESDM Naik ke Penyidikan

Ketua KPK Firli Bahuri dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. [Foto: Dok. Padangkita]

Jakarta, Padangkita.com – Kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disebut-sebut ikut menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri, memasuki babak baru.

Polda Metro Jaya dikabarkan telah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Menyangkut dugaan kebocoran dokumen ESDM telah naik ke penyidikan, dikonfirmasi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/6/2023), Karyoto menyatakan penyidik telah menemukan bahwa adanya peristiwa pidana, sehingga penyelidikan pun dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan.

Lebih dari 10 laporan terkait kasus ini telah diterima, dan penyidik telah memeriksa beberapa saksi serta dokumen-dokumen pendukung.

Meskipun demikian, Karyoto menolak memberikan detail lebih lanjut mengenai kasus ini. Ia menyatakan bahwa informasi lebih rinci akan diberikan setelah pihak kepolisian memperoleh kesaksian lengkap dan memasuki tahap berikutnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan penyidik untuk memeriksa secara langsung Ketua KPK, Firli Bahuri, Karyoto menjawab dengan diplomatis.

"Kita akan melihat ke depan," ujar Irjen Pol Karyoto.

Disebutkan, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM ke tahap penyidikan sejak Senin, 12 Juni.

Proses ini dimulai dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan bernomor SP. Sidik/2207/VI/2023/Ditreskrimum.

Sebelumnya, di berbagai media, Firli sendiri membantah tuduhan tersebut, dan menyatakan bahwa ia tidak pernah membocorkan dokumen penyelidikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca juga: Aksi G30S/TWK di Padang, Mahasiswa Bawa Poster Firli Bahuri “Dicari” 

Dugaan yang sedang diselidiki oleh KPK berkaitan dengan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP). Dugaan semakin menguat setelah adanya laporan dari eks Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro. [*/pkt]

Baca Juga

Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar, KPK Sorot Satpol PP dan Pengadaan Barang-Jasa
Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar, KPK Sorot Satpol PP dan Pengadaan Barang-Jasa
Tanah Datar Jadi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, KPK Lakukan Observasi
Tanah Datar Jadi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, KPK Lakukan Observasi
Jubir TPN: Ganjar-Mahfud Komitmen Perkuat KPK Berantas Korupsi Kakap
Jubir TPN: Ganjar-Mahfud Komitmen Perkuat KPK Berantas Korupsi Kakap
11 Hari Roadshow Bus KPK, Semangat Antikorupsi Masyarakat Sumbar Tuai Pujian
11 Hari Roadshow Bus KPK, Semangat Antikorupsi Masyarakat Sumbar Tuai Pujian
LHKPN Pejabat Sumbar: Eksekutif Tuntas, Legislatif belum Semua Laporkan Harta Kekayaan
LHKPN Pejabat Sumbar: Eksekutif Tuntas, Legislatif belum Semua Laporkan Harta Kekayaan
Ketua Komisi VII DPR RI Minta Pemerintah Audit Total Pengelolaan Nikel
Ketua Komisi VII DPR RI Minta Pemerintah Audit Total Pengelolaan Nikel