Padang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027. Kegiatan strategis ini bertempat di ruang sidang utama lantai II gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Senin (31/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dengan didampingi para Wakil Ketua, yakni Mastilizal Aye dari Fraksi Partai Gerindra, Osman Ayub dari Fraksi Partai Nasdem, dan Jupri dari Fraksi Partai PAN, serta Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar.

Iklan

Dari pihak eksekutif, hadir secara langsung Wali Kota Padang Fadly Amran, Sekretaris Daerah Raju Minrofa Chaniago, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan tamu undangan lainnya. Setelah agenda seremonial dan pengecekan tingkat kehadiran rampung, Muharlion mempersilakan perwakilan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan politik akhirnya.

Menyoroti postur anggaran, juru bicara Fraksi PKS, Gufron, memaparkan bahwa berdasarkan dokumen Ringkasan Akun Pemerintah Kota (Pemko) Padang Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,737 triliun. Dari total tersebut, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mencapai Rp1,155 triliun, mengalami kenaikan dari target tahun sebelumnya yang berada di angka Rp1,126 triliun.

Iklan

Sementara itu, pendapatan dari sektor transfer masih mendominasi dengan angka mencapai Rp1,581 triliun. Menurut Gufron, porsi PAD yang menyumbang sekitar 42,22 persen menunjukkan bahwa Kota Padang sejatinya telah memiliki basis kemandirian yang cukup signifikan.

"Namun, dari perspektif kemandirian fiskal, kita belum boleh berpuas diri. Sebab, lebih dari separuh pendapatan Kota Padang masih bersumber dari transfer. Inilah persoalan struktural yang harus dibaca secara serius. Ketergantungan terhadap transfer bukan semata-mata persoalan besar-kecilnya angka transfer," ungkap Gufron.

Ia menegaskan bahwa tingginya dana transfer membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat. Jika transfer dikurangi, ditunda, atau direstrukturisasi, kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan akan ikut tertekan. Oleh sebab itu, PAD harus dipacu melalui perluasan basis pajak, digitalisasi pemungutan, hingga penertiban area kebocoran, bukan sekadar menaikkan beban tarif kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, kami mendorong agar Pemko melakukan evaluasi mendalam terhadap target dan sistem pemungutan. Mengembangkan strategi peningkatan PAD yang tidak membebani masyarakat kecil, namun tetap memberikan insentif bagi pelaku usaha dan UMKM. Kami meyakini, PAD yang sehat bukanlah PAD yang tinggi dari pungutan berlebihan, melainkan PAD yang tumbuh bersama pertumbuhan ekonomi masyarakat," cakapnya.

Iklan

Ia menambahkan bahwa jika daya beli masyarakat dan usaha lokal meningkat, penerimaan daerah akan mengalir secara alami tanpa menimbulkan resistensi. "Kami berharap perubahan kebijakan ini benar-benar mencerminkan semangat efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks," katanya.

Senada dengan evaluasi tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Usmardi Thareb, turut membedah efisiensi belanja. Fraksi PAN menyoroti lonjakan Belanja Operasi yang naik sebesar Rp172 miliar menjadi Rp2,640 triliun dibandingkan APBD 2026. Ironisnya, alokasi Belanja Modal justru menyusut senilai Rp37,614 miliar menjadi Rp183,325 miliar, dan Belanja Tidak Terduga ikut turun menjadi Rp7 miliar dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) diproyeksikan menyentuh Rp93,400 miliar.

Menyikapi target PAD yang mendominasi di sektor pajak daerah sebesar Rp874,475 miliar, Fraksi PAN mempertanyakan langkah optimalisasi pajak air tanah, terutama bagi sektor perhotelan. Usmardi mengingatkan potensi kecurangan di lapangan jika pelaku usaha hanya membayar biaya beban PDAM secara formalitas, namun kebutuhan air utamanya justru disedot dari sumur bor tanpa retribusi yang sesuai.

Lebih jauh, Fraksi PAN melayangkan kritik tajam terkait kepatuhan eksekutif terhadap amanat alokasi anggaran wajib. Merujuk pada surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tertanggal 10 Agustus 2026, alokasi fungsi pendidikan Kota Padang baru berada di angka 8,39 persen atau senilai Rp227,445 miliar, jauh dari syarat wajib 20 persen. Kondisi serupa terjadi pada Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang baru dianggarkan sebesar 21,10 persen atau Rp571,998 miliar, jauh dari ambang batas minimal 40 persen. Pemerintah Kota Padang didesak untuk menata ulang nomenklatur dan memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Meski dihujani beragam kritik, seluruh fraksi di DPRD Kota Padang pada akhirnya menyatakan kesepakatan untuk menerima Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 tersebut. Namun, Fraksi Partai Gerindra mengambil sikap tegas dengan menyatakan menerima bersyarat. Persetujuan tersebut hanya berlaku jika eksekutif mengakomodasi perbaikan substansial pada tahap penyusunan RAPBD mendatang.

Syarat yang diajukan mencakup revisi anggaran mitigasi bencana agar proporsional, penyusunan peta jalan penurunan rasio belanja pegawai menjadi maksimal 30 persen pada tahun 2029, serta kejelasan rencana aksi intensifikasi pendapatan.

Baca Juga: Sah! DPRD Padang Sepakati Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah 2026, Kawal Ketat Tarif Layanan Publik

"Tanpa komitmen tertulis dan terukur ini, persetujuan kami dianggap cacat moral, dan Fraksi Gerindra akan menggunakan seluruh instrumen koreksi paksa di tahap pembahasan RAPBD mendatang. Kami tidak sedang bernegosiasi untuk kepentingan fraksi; kami sedang bernegosiasi untuk hak masyarakat atas drainase yang berfungsi, sekolah yang aman, bantuan yang sampai, dan anggaran yang efisien," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, menutup penyampaian pandangan di hadapan sidang paripurna. [*/hdp]

The post Sepakati KUA-PPAS 2027, DPRD Kota Padang Soroti Kebocoran Pajak dan Ketergantungan Dana Pusat appeared first on Padangkita.com.