Padang, Padangkita.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Arkadius Dt Intan Bano mengungkapkan, sejumlah program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020, belum dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Dia berharap seluruh kegiatan tersebut bisa dilaksanakan hingga akhir tahun ini, sehingga bisa mempengaruhi realisasi anggaran provinsi.
"Untuk sektor fisik sudah ada yang dimulai, namun pembayarannya dilakukan pada 20 Desember mendatang, sehingga DPRD belum bisa mengawasi jumlah serapan anggaran yang ditargetkan pemerintah daerah," ujarnya, Kamis (17/12/2020).
Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) untuk APBD Perubahan telah keluar. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah telah bisa membelanjakannya. Meski demikian, presentasi realisasi anggaran belum bisa dibaca, sedangkan target 100 persen fisik harus tercapai, dan untuk anggaran 95 persen.
Salah satu OPD mitra Komisi II DPRD Sumbar, Dinas Perikanan Provinsi Sumbar, telah melaksanakan program penyebaran bibit ikan di sejumlah perairan dan pembayarannya telah dilakukan beberapa hari lalu.
"Secara mekanisme, seluruh kegiatan mesti dilaksanakan terlebih dahulu, lalu bisa dibayarkan," katanya.
Dia mengingatkan, penyerapan semua anggaran harus mencapai target meski dihadapkan pada efisiensi anggaran. Target fisik harus 100 persen dan anggaran harus 95 persen. Hal ini, lanjut dia, sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. “Sebaliknya, jika realisasi anggaran lamban, maka perputaran ekonomi ikut menjadi lambat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Samsul Bahri mengatakan, jika daya serap anggaran APBD rendah, maka harus dimintai penjelasan dan diberi peringatan.
Baca juga: Irwan Prayitno: Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Triwulan II 2020 Didominasi 3 Kategori
"Rendahnya daya serap terhadap anggaran merupakan suatu kekurangan yang dapat merugikan daerah. Kami berharap kepada gubernur agar hal ini dapat diperbaiki," sampainya. [pkt]
