Sebut Agama Musuh Pancasila, Pusako Unand Minta Kepala BPIP Dicopot

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Jika tidak ditindak, kata Feri, bisa jadi kasus penyelewengan dana Covid-19 itu merajalela

Direktur Pusako, Unand, Feri Amsari [Foto: Aidil Sikumbang/Padangkita.com]

Padang, Padangkita.com - Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama terus mendapat kritik dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan reaksi keras, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) juga mendesak agar Kepala BPIP dicopot.

Peneliti Pusako, Feri Amsari mengatakan, BPIP ini adalah badan yang ditugaskan menyatukan orang Indonesia dalam ideologi Pancasila.

"Seharusnya BPIP merangkul semua orang. Pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif tidak sehat seperti yang disampaikan Kepala BPIP itu sebenarnya tidak diperlukan," ujar pakar hukum tata negara ini.

Menurut Feri, pernyataan yang dilontarkan Kepala BPIP itu disampaikan orang lain, dan BPIP yang meluruskannya.

Namun, yang terjadi saat ini justru BPIP yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. "Ini kontraproduktif dengan tugas-tugasnya dan justru melanggar ideologi pancasila," tegasnya.

Feri menyatakan, seperti yang disampaikan Buya Hamka dalam bukunya akar tunggang Pancasila adalah sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, prinsip keagamaannya tinggi sekali. "Bagaimana mungkin musuh Pancasila adalah sila-silanya sendiri," ulas Feri.

Dia menilai, Ketua BPIP kurang membaca konstitusi. Di Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 di alinea ketiga jelas ada kalimat "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa.

"Jadi, Ketua BPIP ini adalah orang yang anti pancasila. Tidak tepat figur seperti ini memegang tampuk-tampuk lembaga yang ditugaskan merangkul banyak pihak atas nama Pancasila, kalau kemudian dia merusak nilai Pancasila itu sendiri," papar Feri Amsari kepada padangkita.com, Kamis (13/2/2020).

Feri Amsari sepakat Yudian Wahyudi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPIP. Karena sudah melakukan hal yang kontroversial dan tidak cermat dalam memahami tugas dan kewenangan BPIP, sehingga akhirnya keluar pernyataan-pernyataan yang tidak tepat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPIP mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, yaitu mengatakan bahwa agama adalah musuh Pancasila.

"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," papar Yudian seperti dilansir detik.com.

Pernyataan ini membuat heboh. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Presiden Jokowi mencopot Yudian dari jabatan Kepala BPIP.

"Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat," kata Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi kemudian mengklarifikasi polemik pernyataannya mengenai hubungan Pancasila dan agama. Yudian menyatakan tidak bermaksud mempertentangkan antara agama dan Pancasila.

"Yang saya maksud bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin. Pancasila itu agamis karena kelima sila Pancasila dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI,” kata Yudian melalui keterangannya yang dikirim kepada media seperti dilansir mediaindonesia.com, Rabu (12/2/2020). (pk-04)


Baca berita terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

TII dan PUSaKO Unand Gelar Konsolidasi Masyarakat Sipil Anti Korupsi di Padang
TII dan PUSaKO Unand Gelar Konsolidasi Masyarakat Sipil Anti Korupsi di Padang
Ilham Maulana Masih Jadi Anggota DPRD Padang Meski Sudah Tersangka, Ini Kata Pengamat
Ilham Maulana Masih Jadi Anggota DPRD Padang Meski Sudah Tersangka, Ini Kata Pengamat
DPP LDII Ingatkan Hari Lahir Pancasila, Momentum Membangun Peradaban di Bidang Moral
DPP LDII Ingatkan Hari Lahir Pancasila, Momentum Membangun Peradaban di Bidang Moral
Anggaran Baju Dinas DPRD Sumbar Capai Rp1,14 Miliar, Feri Amsari: DPRD Bukan Tempat Cari Pakaian Gratis
Anggaran Baju Dinas DPRD Sumbar Capai Rp1,14 Miliar, Feri Amsari: DPRD Bukan Tempat Cari Pakaian Gratis
UU Cipta Kerja, Berita Padang Terbaru, Berita Sumbar Terbaru,
PUSaKO Unand Tuntut Presiden Terbitkan Perpu untuk Batalkan UU Cipta Kerja
Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Jika tidak ditindak, kata Feri, bisa jadi kasus penyelewengan dana Covid-19 itu merajalela
Feri Amsari: Calon Tunggal pada Pilkada Itu Bentuk Kecurangan, Mestinya Bisa Dicegah