Jakarta, Padangkita.com - Gagasan Pemerintah melalui Mendikbudristek tentang marketplace guru menuai banjir kritik. Rencana itu, dinilai tidak akan menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia.
Marketplace guru dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja.
"Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan," kritik Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/6/2023).
"Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan," ulasnya.
Diketahui, gagasan market place guru diklaim oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dapat menyelesaikan masalah tenaga guru honorer yang terjadi menahun.
Marketplace guru merupakan database yang dapat membantu pihak sekolah untuk menemukan calon tenaga pendidik yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan pengajar di sekolah.
Menanggapi klaim tersebut, Huda menyatakan agar Kemendikbudristek mewakili pemerintah berkomitmen menuntaskan rekrutmen 1 juta honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mulai dari proses rekrutmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.
"Saat ini proses rekrutmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan," sebut dia.
Tidak itu saja, ia mengungkapkan sejumlah kendala lainnya dalam proses rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Seperti, keengganan pemerintah daerah dalam mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi, sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.
"Banyaknya kendala dalam rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” terang Huda.
Kendati demikian, dirinya mengakui aplikasi marketplace guru ini punya manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya.
Namun, dirinya mengingatkan marketplace guru ini hanya akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah selesai dituntaskan.
Baca juga: Tuai Kritik, Nadiem Pastikan Syarat Sekolah Penerima BOS Minimal 60 Murid Belum Berlaku
"Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah," kata Politisi Fraksi PKB ini. [*/pkt]
