Padang, Padangkita.com – Kota Padang masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 18 Oktober mendatang. Sejak dua bulan lalu, Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) ini tak pernah lepas dari pembatasan level tertinggi ini.
Tenaga Ahli Menteri Kesehatan, dr. Andani Eka Putra, menyebut jika mau turun level, Kota Padang harus meningkatkan capaian vaksinasi minimal sama dengan nasional, yakni 45 persen. Saat ini, capaian vaksinasi Kota Padang sekitar 40 persen kurang.
“Secara epidemiologi, Kota Padang sebetulnya sudah bisa turun level. Namun, dalam perjalanan saat akan turun level, peraturan berubah. Indikatornya adalah capaian vaksin. Sehingga mau tak mau, Padang tetap level 4,” kata Andani yang juga Kepala Laboraorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas (Unand), ketika berbincang dengan Padangkita.com, Jumat (8/10/2021).
Berbeda dengan Kabupaten Agam, yang bisa turun level ketika peraturan belum berubah. Meskipun sebetulnya capaian vaksinasi di Agam juga belum optimal.
“Nah, kini Padang itu terikat dengan aturan (capaian) vaksin. Kalau mau turun level, tingkatkan (vaksinasi),” tegasnya.
Soal Pembelajaran Tatap Muka
Bicara tentang pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Padang, Andani menilai memang tak masalah. Meskipun dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) belum boleh, karena masih PPKM Level 4.
“Bisa saja (PTM), karena secara epidemiologi Kota Padang memang sudah sangat jauh lebih baik. Positivity Rate(PR/tingkat temuan kasus) 2 sampai 3 persen, Fatality Rate (FR/angka kematian) juga rendah. Ini mirip kondisi di awal-awal pandemi dulu,” jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Pusat Buat Bingung Pemko Padang Soal PPKM Level 4, PTM Akhirnya Lanjut
Namun demikian, ia menyarankan agar Pemko Padang berkoordinasi dengan Mendagri. Sebab, kalau tidak, tetap seperti terkesan membangkang dengan aturan (pusat).
Mitigasi Pandemi
Lebih jauh Andani menjelaskan, sebetulnya menurunnya kasus Covid-19 hampir di seluruh Indonesia, termasuk Kota Padang, bukan karena protokol kesehatan (prokes). Tetapi, justru karena longgarnya prokes saat terjadinya kasus di awal-awal.
“Jadi, karena prokes longgar, virus menyebar dengan cepat. Kemudian, terbentuk herd immunity secara alami. Nah, untung saja fatality rate tidak tinggi. Bayangkan, kalau sekitar 20 persen, berapa yang harus meninggal,” ungkap pakar penyakit infeksi ini.
Oleh sebab itu, menurut Andani, kondisi sekarang harus menjadi pelajaran untuk membangun mitigasi. Sebab, ke depan bisa jadi akan muncul virus-virus baru yang kemungkinan lebih mematikan.
Baca juga: Evaluasi Covid-19 di Sumbar, Andani: Kasus Turun Bukan Karena Prokes dan Vaksin
“Pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah. Mari kita bangun mitigasi, ketahanan kesehatan, infrastruktur, termasuk terus mengedukasi masyarakat,” imbaunya. (*/pkt)
