Jumat, 20/11/2026 | 19:17 WIB

Padang

Lokasi cuaca

Pilih lokasi untuk melihat cuaca saat ini.

atau gunakan koordinat

Terkini

Cari

Temukan berita, topik, dan penulis.

Berita

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Makin Tegas, Bisa Penutupan Tempat Usaha dan Kerja Sosial Hingga Denda

Berita Agam, sumbar, kasus corona sumbar bertambah, PNS banyak terinfeksi corona, Sumatra Barat Terbaru
Ilustrasi Covid-19 Sumbar (Foto: Ist)
Ukuran teks 16px

Padang, Padangkita.com – Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres ini mesti menjadi acuan bagi daerah dalam membuat regulasi untuk menekan penyebaran virus Corona yang terus melonjak.

Poin penting dalam Inpres ini, setiap pelanggaran protokol kesehatan mesti diberi sanksi. Baik bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola tempat usaha, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

“Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha,” kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam video conference rakor khusus (rakorsus), Kamis (13/8/2020).

Selain Mendagri, Rakorsus yang dipimpin Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD itu, diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menkominfo Johnny Gerard Plate, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana WK, serta seluruh gubernur, bupati, wali kota. Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengikuti dari rumah dinas, di Padang.

Mahfud tak menampik adanya sikap warga yang kurang patuh dalam menjalankan protokol kesehatan dan tingkat kesadaran terbilang rendah sehingga Inpres tersebut muncul. Oleh sebab itu, Mahfud berharap Pemerintah Daerah dapat menjadikan Inpres itu sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum penertiban pelaksanaan protokol Kesehatan Covid-19.

Baca juga: Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Meninggal karena Covid-19, Pengadilan Agama Tutup Dua Pekan

"Untuk itu lewat Inpres itu, Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19," kata Mahfud.

Dia mengingatkan, peraturan yang dibuat tiap-tiap kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Mahfud menyampaikan, pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat menuntut adanya kenormalan baru, yang mesti menyesuaikan dengan situasi Covid-19.

"Tingginya kasus positif Covid-19 memang harus direspons dengan Inpres tersebut. Dalam Inpres itu, di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan," kata Mahfud.

Tito menambahkan, Inpres tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah menekan penyebaran Covid-19. Inpres ini sebagai respons atas minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

"Pemerintah daerah harus membuat aturan hukum yang jelas sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan," ujar Tito.

Namun, dia tetap berharap, gubernur, bupati dan wali kota terus meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan serta menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat kewajiban, perlindungan dan sanksi terhadap yang melanggar protokol kesehatan.

Sementara itu di Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno bersama DPRD telah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Namun sejauh ini, rancangan Perda tersebut belum masuk dan dibahas di DPRD.

Irwan Prayitno baru mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan semua orang yang masuk ke Sumbar untuk tes PCR/swab. Ini merupakan respons Irwan atas melonjaknya kasus Covid-19 di Sumbar yang dipicu oleh kasus impor. [*/pkt]


Baca berita Sumatra Barat terbaru hanya di Padangkita.com.