Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, menyampaikan Nota Pengantar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2021, pada rapat paripurna di DPRD Sumbar, Senin (21/2/2022).
Digelar di Ruang sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban gubernur untuk tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dilaksanakan secara hybrid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Sebagian anggota DPRD hadir secara langsung, dan sebagian lainnya hadir secara daring.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Mahyeldi memaparkan gambaran umum kondisi Sumbar di tahun 2021 yang masih dilanda pandemi Covid-19, sementara disaat yang sama juga menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Jelas gubernur, berdasarkan data BPS, tercatat pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 2,19 persen sampai triwulan III 2021. Beberapa kategori utama penunjang pertumbuhan ekonomi tersebut adalah lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan besar-eceran, konstruksi, transportasi dan pariwisata.
"Tahun 2021, kita melakukan orientasi baru tanpa mengabaikan target kinerja dalam RPJMD, sebagaimana arahan Presiden agar fokus pembangunan harus mendukung upaya pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19," ujar gubernur.
Selanjutnya gubernur juga menguraikan mengenai kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Termasuk juga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, terutama terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar.
Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung visi misi daerah, diantaranya menurut gubernur adalah pembangunan SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah, sanitasi yang layak di sekolah, menjadikan Masjid Raya Sumbar sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi, mencetak 100 ribu milenial dan woman entrepreneur serta program strategis nasional (PSN) jalan tol Pekanbaru-Padang.
"Pembangunan jalan tol seksi Padang - Sicincin sudah masuk tahap konstruksi dengan realisasi fisik 45,25 persen dan lahan 36,01 persen. Direncanakan tahun 2023 sudah dapat dioperasionalkan. Sedangkan untuk tiga seksi lainnya masih dalam proses basic design," tambah gubernur.
Baca Juga : Anak Nagari Piaman Ajukan Permohonan Praperadilan, Sebut Kejati Salah Sita Aset Tersangka Korupsi Tol
Gubernur berharap LKPJ itu dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat ke depan. [*/isr]
