Sambut Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Sumbar Minta Dukungan Pemulihan Kerusakan

Sambut Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Sumbar Minta Dukungan Pemulihan Kerusakan

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Selasa (9/12/2025). [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Padang, Padangkita.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyambut langsung kedatangan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Selasa (9/12/2025).

Kehadiran Menteri LH Hanif merupakan wujud dukungan Pemerintah Pusat untuk melihat dari dekat kondisi kerusakan lingkungan dan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar.

Menteri Hanif menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam kepada masyarakat Sumbar yang tengah menghadapi masa sulit. Ia mendoakan masyarakat terdampak diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini.

“Atas bencana yang menimpa Sumbar, kami menyampaikan duka yang mendalam. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.

Gubernur Mahyeldi mengapresiasi perhatian dan kehadiran Menteri Hanif. Ia menegaskan bahwa dukungan Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan, terutama untuk percepatan pemulihan lingkungan di wilayah terdampak.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran bapak Menteri sangat berarti bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit ini,” kata Mahyeldi.

Dalam pemaparannya, Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak 25 November 2025 telah memberikan dampak yang sangat besar. Berdasarkan data terbaru, 235 orang meninggal dunia, 93 orang hilang, dan 113 orang luka-luka, serta 256.881 jiwa terdampak.

“Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk percepatan pemulihan lingkungan pascabencana,” ujar Mahyeldi.

Kepada Menteri Hanif, Gubernur juga melaporkan bahwa Pemprov Sumbar telah memperpanjang status tanggap darurat selama 14 hari ke depan, atau hingga 22 Desember 2025. Fokus tanggap darurat diarahkan pada evakuasi dan pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta percepatan verifikasi data kerusakan dan kerugian.

“Dengan dukungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, para relawan, serta pemerintah kabupaten/kota terdampak, kami terus berupaya melakukan penanganan dan pemulihan pascabencana,” jelas Gubernur Mahyeldi.

Baca juga: Banyak Korban belum Ditemukan, Pemprov Sumbar Perpanjang Masa Tanggap Darurat

Usai penyambutan, Menteri Hanif langsung melakukan peninjauan dari udara menggunakan helikopter untuk melihat sebaran titik kerusakan dan kondisi lingkungan yang terdampak secara luas.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Bupati Padang Pariaman, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, serta sejumlah kepala OPD terkait. [*/adpsb]

Baca Juga

Gubernur Mahyeldi: Pemulihan Pascabencana Sumbar Harus Terintegrasi dan Berkelanjutan
Gubernur Mahyeldi: Pemulihan Pascabencana Sumbar Harus Terintegrasi dan Berkelanjutan
Perkuat Implementasi Program Strategis, Pemprov Sumbar MoU dengan TMII dan Perguruan Tinggi
Perkuat Implementasi Program Strategis, Pemprov Sumbar MoU dengan TMII dan Perguruan Tinggi
Kementerian PU Siapkan Anggaran Rp667 Miliar untuk Penanganan Jalan Malalak
Kementerian PU Siapkan Anggaran Rp667 Miliar untuk Penanganan Jalan Malalak
Menteri PU Tinjau Pengerjaan Jalan Lembah Anai, Dibuka Fungsional 24 Jam Selama Libur Lebaran
Menteri PU Tinjau Pengerjaan Jalan Lembah Anai, Dibuka Fungsional 24 Jam Selama Libur Lebaran
Disambut Gubernur Mahyeldi, Menteri PU akan Tinjau Sejumlah Infrastruktur Strategis di Sumbar
Disambut Gubernur Mahyeldi, Menteri PU akan Tinjau Sejumlah Infrastruktur Strategis di Sumbar
Mahyeldi Dorong Setiap OPD Pemprov Punya Unit Pengaduan Mandiri Didampingi Ombudsman
Mahyeldi Dorong Setiap OPD Pemprov Punya Unit Pengaduan Mandiri Didampingi Ombudsman