RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disahkan Jadi Inisiatif DPR Hari Ini

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disahkan Jadi Inisiatif DPR Hari Ini

Ketua DPR RI Puan Maharani. [Foto: Ist.]

Jakarta, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar Rapat Paripurna dengan beberapa agenda pembahasan. Salah  satunya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR.

“RUU KIA akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (30/6/2022).

Dalam RUU KIA ini, salah satu yang didorong DPR adalah cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama 6 bulan. DPR juga menginisiasi cuti ayah selama 40 hari untuk mendampingi istrinya yang baru saja melahirkan.

Selain itu, ada juga aturan mengenai penyediaan fasilitas tempat penitipan anak (day care) di fasilitas umum dan tempat bekerja. RUU KIA pun menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia.

Sebelum pengambilan keputusan RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR, Rapat Paripurna akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU ini. Puan berharap Pemerintah segera memberi respons usai RUU KIA disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sehingga proses pembahasan bisa segera dilakukan.

“Lewat RUU ini, kita ingin memastikan setiap hak ibu dan anak dapat terpenuhi. Termasuk hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus dan sarana prasarana di fasilitas umum, hingga kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan usai melahirkan,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Rapat Paripurna DPR hari ini juga beragendakan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan mengenai RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemudian DPR dijadwalkan mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Agenda selanjutnya adalah penyampaian laporan Banggar DPR atas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023.

Baca juga: Hari Keluarga Nasional, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA Demi Perbaikan Gizi Anak

Selain itu, dewan pun akan mendengarkan penyampaian keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dilanjutkan dengan laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022. [*/pkt]

Baca Juga

Komisi VIII DPR RI Setujui Pembicaraan Tingkat I RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak
Komisi VIII DPR RI Setujui Pembicaraan Tingkat I RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak
Puan Desak Negara Adidaya Gunakan Pengaruh untuk Kemerdekaan Palestina
Puan Desak Negara Adidaya Gunakan Pengaruh untuk Kemerdekaan Palestina
Puan Diminta Jadi Duta IPU untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen
Puan Diminta Jadi Duta IPU untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen
Ketua DPR RI akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia yang Bahas Isu Perdamaian
Ketua DPR RI akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia yang Bahas Isu Perdamaian
Hadiri Women Speakers Summit 2024, Puan: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sangat Penting
Hadiri Women Speakers Summit 2024, Puan: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sangat Penting
Bersama Peserta KTT di Prancis, Puan Sepakat Advokasi Perjuangan Hak-hak Perempuan
Bersama Peserta KTT di Prancis, Puan Sepakat Advokasi Perjuangan Hak-hak Perempuan