Respons Banyak Gerai Ritel yang Kosong, Hafisz Tohir: Pemerintah Tak Boleh Tinggalkan Mereka

Respons Banyak Gerai Ritel yang Kosong, Hafisz Tohir: Pemerintah Tak Boleh Tinggalkan Mereka

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. [Foto: Munchen/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir merespons banyaknya gerai ritel yang kosong dan sepi pembeli belakangan ini. Ia menilai melemahnya UMKM sektor ritel harus dicarikan solusinya.

“Kita kan sudah melakukan dua sampai tiga tahun insentif kepada pelaku- pelaku industri, kepada pelaku-pelaku barang dan jasa yang terdampak akibat pandemi Covid-19, dan itu kita rasakan walaupun pemerintah mengeluarkan cost (biaya) yang cukup besar. Faktanya juga menunjukkan growth (pertumbuhan) ekonomi yang cukup baik,” kata Hafisz dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (20/9/2023)

Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebutkan, bahwa pada kuartal II/2023, tercatat pertumbuhan sektor ritel di sebesar 1,2 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2023 mencapai 2,6 persen.

Di sisi lain, Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021.

Kemenko Perekonomian mencatat realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

“Akankah hanya setop sampai di situ? Ini pertanyaan selanjutnya saya kira sudah kepalang tanggung kalau kita bicara seperti ini, maka UMKM tadi tidak boleh kita tinggalkan mereka,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini.

Karena itu, Hafisz berharap bantuan pemerintah untuk UMKM yang diberikan selama pandemi terus dilanjutkan, mengingat Indonesia masih dalam masa pemulihan. Selain itu, UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan (PPSK) diminta untuk segera diimplementasikan melindungi para konsumen, para pelaku UMKM, hingga penjual online.

Baca juga: DPR RI - Parlemen Australia Sepakat Ada Kerja Sama Ekonomi yang Lebih Konkret

“Kita besar bersama, dan tidak boleh ada orang-orang yang tertinggal di balik pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi,” kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini. [*/pkt]

Baca berita Ekonomi terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Iklan

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan advertiser. Padangkita.com tidak terlibat dalam pembuatan konten ini.

Baca Juga

Andre Rosiade: UMKM Fondasi Ekonomi yang Mampu Hadapi Krisis
Andre Rosiade: UMKM Fondasi Ekonomi yang Mampu Hadapi Krisis
Sultan Usul Bunga KUR untuk UMKM Diturunkan Jadi 4 Persen, Ini Alasannya
Sultan Usul Bunga KUR untuk UMKM Diturunkan Jadi 4 Persen, Ini Alasannya
Penataaan Kawasan Candi Muara Takus 130 Ha Dikaji untuk Tingkatkan Kunjungan Wisata  
Penataaan Kawasan Candi Muara Takus 130 Ha Dikaji untuk Tingkatkan Kunjungan Wisata  
Andre Rosiade: SNI Jadi Garansi Kualitas Produk sehingga lebih Mudah Dipasarkan
Andre Rosiade: SNI Jadi Garansi Kualitas Produk sehingga lebih Mudah Dipasarkan
Andre Rosiade Tegaskan SNI jadi Jaminan Produk UMKM
Andre Rosiade Tegaskan SNI jadi Jaminan Produk UMKM
Andre Rosiade: Penyangga Lapangan Kerja, UMKM Serap 97 Persen Pekerja
Andre Rosiade: Penyangga Lapangan Kerja, UMKM Serap 97 Persen Pekerja