Painan, Padangkita.com - Ratusan warga Nagari Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mendatangi kantor Wali Nagari setempat, Kamis (7/5/2020).
Akibat ramainya warga yang mendesak masuk ke kantor wali nagari, sejumlah barang dan beberapa bagian kantor menjadi rusak. Berberapa bagian kaca kantor juga pecah.
Mereka memprotes penyaluran bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari jaring pengaman sosial (JPS) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), yang mereka anggap tidak adil.
Informasi yang dihimpun Padangkita.com menyebutkan, warga yang protes menilai penyaluran bansos JPS Provinsi Sumbar tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, mereka meminta bantuan itu dibagi rata untuk semua warga.
Bantuan JPS Provinsi Sumbar yang disalurkan di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Sumbar adalah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan, selama tiga bulan.
Selain minta semua bantuan dibagi rata, warga juga menuntut pemerintahan nagari melakukan pendataan ulang, untuk menentukan mana yang benar-benar berhak menerima bantuan, mana yang tidak.
"Di sini banyak orang miskin semenjak Corona. Kok masih ada yang layak dapat (bantuan) tapi tidak dapat. Yang seharusnya tidak dapat (bantuan) malah menerima bantuan. Bagaimana cara mendatanya? Kenapa sampai begitu," ungkap salah seorang warga yang protes di depan kantor Wali Nagari Rawang Gunung Malelo.
Baca juga: Bansos Disalurkan Serentak di Pesisir Selatan
Erni, 47 tahun, ibu rumah tangga yang ikut protes, meminta wali nagari beserta perangkatnya melakukan pendataan ulang.
Sebab, kata Erni, penyaluran bantuan sejauh ini tidak jelas, dan tidak tepat sasaran.
"Banyak yang tidak dapat. Padahal mereka yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak dapat," kata Erni kesal.
Wali Nagari Rawang Gunung Malelo, Aprizal yang dihubungi melalui telepon selulernya menjelaskan, aksi protes yang dilakukan oleh warga itu merupakan bentuk ketidaksabaran warga, sekaligus belum pahamnya warga soal bantuan yang akan disalurkan.
Sebab, kata Aprizal, warga yang protes tersebut telah terdaftar sebagai penerima bantuan, tetapi dari sumber bantuan yang lain. Sementara yang mereka protes adalah bantuan JPS Provinsi Sumbar.
Aprizal menjelaskan bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19 terdiri dari berbagai sumber, dan penyalurannya juga bertahap. Yang baru dibagikan adalah bantuan JPS dari Provinsi Sumbar.
Disebutkan, warga penerima bantuan JPS ini berjumlah 148 KK. Sementara total penerima bantuan di nagari itu, tercatat 1.137 KK. Selain JPS, kata Aprizal, juga ada bantuan dari Dana Desa untuk 259 KK. Selebihnya, bantuan berasal dari Kemensos dan dari Kabupaten Pessel.
"Jadi warga yang melakukan protes itu mereka ingin dibagi sama rata. Sementara kini semua dalam keadaan butuh. Tentu kami tidak bisa mengambil kebijakan seperti itu. Semua kan sudah jelas," kata Aprizal ketika dihubungi Padangkita.com, Kamis (7/5/2020) malam.
Soal bantuan, lanjut Aprizal, sebelumnya sudah disosialisasikan ke masyarakat bersama Bamus dan tokoh masyarakat. Namun, setelah muncul protes warga ini, Aprizal kembali melakukan pertemuan dengan Bamus, LPMN dan sejumlah tokoh masyarakat.
"Tadi kami sebetulnya sudah menyerahkan bantuan kepada 49 KK. Tapi karena ada masalah, terpaksa ditunda dulu. Jadi tinggal 99 KK lagi yang belum. Sekarang kami bersama Bamus membahas solusi bagaimana bantuan bisa disalurkan lagi," jelasnya.
Sementara itu, di hari yang sama, Bupati Pessel Hendrajoni telah menyalurkan dua jenis bantuan sekaligus secara simbolis. Bantuan itu adalah JPS Provinsi Sumbar dan Dana Desa. [ryo]
