Padang, Padangkita.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mematangkan rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai langkah inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Tim Pemprov yang dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah rapat koordinasi secara daring melalui zoom meeting bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (13/10/2025).
Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama sejumlah pejabat daerah yang berkepentingan mengikuti rapat dari Ruang Podcast Azwar Anas, Istana Gubernur Sumbar.
Ikut bersama Gubernur yakni, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kepala BPKAD Rosail Akhyari, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri, Plt Kepala Bappeda Sumbar Yuda, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, dan Tim Sembilan sebagai pelaksana teknis rencana penerbitan Sukuk Daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kelengkapan peserta rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak dari pusat. Selain dari Kemenkeu, juga ikut rapat koordinasi dari Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan OJK.
"Alhamdulillah, kita sudah melakukan pertemuan lengkap dengan seluruh pihak terkait. Semua memberikan pandangan dan dukungan terhadap rencana penerbitan Sukuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, bahwa dana hasil penerbitan Sukuk Daerah akan masuk dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.
“Penerbitan Sukuk Daerah ini menjadi bentuk inovasi dan terobosan fiskal untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan di daerah,” kata Mahyeldi.
Disampaikan, dalam penerbitan dan pengelolaan Sukuk Daerah, Pemprov Sumbar akan bersinergi dengan Bank Nagari. Adapaun skema dan mekanisme penerbitan Sukuk Daerah menggunakan ijarah (sewa) sesuai arahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
Mahyeldi mengungkapkan, bahwa Pemprov Sumbar berencana menerbitkan Sukuk Daerah dengan estimasi kupon 10%. Total dana yang akan dihimpun dari penerbitan Sukuk Daerah sebesar Rp1 triliun.
Dana hasil penerbitan Sukuk Daerah ini, kata Mahyeldi, dibagi dua, sebanyak Rp750 miliar dialokasikan sebagai Penyertaan Modal ke BUMD (Unit Syariah Bank Nagari), dan Rp250 miliar digunakan untuk pembangunan ruang operasi RSUD Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi.
“Dana hasil penerbitan (Sukuk Daerah) dimasukkan ke komponen Pendapatan Pembiayaan APBD Sumbar. Sementara itu, dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari akan disetorkan ke Pemprov Sumbar dan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur serta pembayaran kupon kepada investor,” terang Mahyeldi.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pihak Kementerian dan Lembaga terkait dari Pemerintah Pusat memberikan dukungan penuh terhadap rencana penerbitan Sukuk Daerah Sumbar.
Mendapat dukungan, Mahyeldi pun menegaskan bahwa Pemprov Sumbar akan mengikuti seluruh aturan dan regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK, dan perundang-undangan yang berlaku.
Menyusul rapat koordinasi ini, maka penerbitan Sukuk Daerah Sumbar kini tinggal langkah lanjutan dan penugasan pada tim teknis. Diketahui, Tim Sembilan yang akan mengurus teknis tersebut telah dibentuk dan diketuai oleh Kepala Bappeda Sumbar.
Tim Sembilan ini akan menyusun langkah koordinasi dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman yang telah disepakati bersama Kementerian dan Lembaga terkait.
Gubernur Mahyeldi berharap penerbitan Sukuk Daerah ini dapat menjadi jawaban atas tantangan pembiayaan pembangunan dan menjadi contoh inovasi keuangan daerah yang efektif.
Baca juga: APBD-APBN Terbatas, Gubernur Mahyeldi Buka Peluang Sukuk Daerah Biayai Pembangunan
“Dengan dukungan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, OJK, serta lembaga terkait lainnya, Pemprov Sumbar optimistis Sukuk Daerah akan memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.” [*/adpsb]
