Padang, Padangkita.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang akhir November 2025 lalu. Sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama milik pemerintah kota, ketangguhan rumah sakit ini dinilai krusial dalam menghadapi situasi darurat.
Hal tersebut mengemuka saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUD dr. Rasidin, Kamis (29/1/2026). Rombongan wakil rakyat yang membidangi kesehatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX, M. Yahya Zaini, dan membawa serta pejabat tinggi Kementerian Kesehatan serta BPJS Kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran menekankan bahwa pemulihan sektor kesehatan tidak bisa ditunda. Ia berharap kehadiran legislator Senayan dapat mempercepat realisasi bantuan untuk peningkatan kapasitas rumah sakit.
"RSUD dr. Rasidin merupakan rumah sakit rujukan dan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Padang. Melalui Komisi IX DPR RI, kami yakin Pemerintah Pusat akan memperkuat kapasitas serta ketangguhan layanan rumah sakit ini. Kita butuh rumah sakit yang tidak hanya melayani saat kondisi normal, tapi juga tangguh saat bencana terjadi," ujar Fadly Amran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menjelaskan bahwa tujuan kedatangan rombongannya adalah untuk melakukan belanja masalah atau inventarisasi kebutuhan riil di lapangan. Ia ingin memastikan bahwa layanan kesehatan warga tidak terganggu meski infrastruktur daerah baru saja dihantam bencana.
"Kami ingin memastikan fasilitas kesehatan daerah tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal pascabencana. Masukan dari pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit akan kami catat dan sampaikan langsung kepada Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti dengan program prioritas," kata Yahya Zaini di hadapan manajemen rumah sakit.
Di balik diskusi mengenai infrastruktur, terungkap kisah haru perjuangan para tenaga kesehatan (nakes). Direktur RSUD dr. Rasidin Padang, Lismawati, melaporkan bahwa bencana banjir tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menghantam kehidupan pribadi para petugas medis.
Lismawati membeberkan data bahwa sebanyak 39 petugas rumah sakit menjadi korban banjir. Bahkan, tujuh orang di antaranya harus merelakan rumah mereka mengalami kerusakan berat. Namun, di tengah musibah pribadi tersebut, profesionalisme mereka tidak luntur.
"Ini yang membuat kami haru. Meski demikian, kami tetap berkomitmen menjaga pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar berjalan optimal. Teman-teman nakes tetap masuk kerja melayani pasien, padahal rumah mereka sendiri sedang berantakan akibat lumpur," ungkap Lismawati.
Memanfaatkan momentum kunjungan tersebut, Lismawati menyampaikan proposal strategis untuk pengembangan rumah sakit ke depan. Ia mendesak perlunya pembangunan gedung penunjang terpadu untuk layanan laboratorium, farmasi, radiologi, dan rekam medis yang lebih representatif.
Selain itu, satu kebutuhan yang dinilai sangat mendesak adalah kemandirian dalam penyediaan darah melalui Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS). Hal ini vital untuk mengantisipasi putusnya akses transportasi saat bencana yang seringkali menghambat distribusi darah dari PMI.
"Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar RSUD dr. Rasidin semakin tangguh. Kami butuh fasilitas penunjang dan UTDRS guna menjamin ketersediaan darah dalam kondisi darurat. Semoga bapak ibu dari Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasinya agar kami bisa menolong pasien lebih cepat," pungkas Lismawati penuh harap.
Baca Juga: Pemko Padang Tingkatkan Kualitas Pelayanan RSUD dr. Rasidin
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Maria Endang Sumiwi, serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, yang juga memberikan catatan khusus terkait penguatan sistem rujukan kesehatan di daerah rawan bencana. [*/hdp]
