Painan, Padangkita.com – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang telah dilaksanakan 13 Juli 2024 lalu, ternyata masih menyisakan masalah, khususnya di Pesisir Selatan (Pessel).
Masalah tersebut terkait dengan anggaran, di mana diduga ada pemotongan dan bagi-bagi sisa biaya operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebelumnya, KPU Pessel juga disorot soal rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
Masalah anggaran ini bermula dari keluhan seorang anggota KPPS PSU DPD RI Dapil Sumbar di Kecamatan IV Jurai, Pessel. Anggota KPPS yang meminta namanya tidak ditulis ini menyampaikan, sebelum sisa anggaran dibagi-bagi di tingkat KPPS, biaya operasional yang berjumlah Rp3.500.000 per TPS, diduga dipotong oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat nagari.
Pengakuan dari anggota KPPS tersebut, anggaran biaya operasional dipotong sebesar Rp250 ribu per TPS, dengan dalih untuk biaya operasional pengantar logistik ke lokasi TPS.
Namun, setelah dia cek, ternyata pengantar logistik pun mengeluh tak ada tambahan honor. Si pengantar logistic, kata anggota KPPS tersebut, mengaku tidak menerima Rp250 ribu tersebut.
"Saya tahu dari yang mengantar ini mengeluh. Mobil rusak, sudah itu hanya rokok yang dapat sebungkus. Itu kemarin sore saya dapat informasinya," ujar anggota KPPS tersebut kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).
Setelah pemotongan biaya operasional TPS, ia mengungkapkan soal adanya kesepakatan antara penyelenggara tingkat TPS yang membagi-bagikan sisa biaya operasional tersebut.
Bagi-bagi sisa biaya operasioanal TPS itu, dia ketahaui setelah dirinya bertemu sesama rekan-rekan dari TPS lain yang menanyakan soal pembagian yang diterima. Dia pun heran, karena dirinya tidak mendapat informasi dari ketua KPPS soal itu.
"Biasanya dana biaya operasional itu dibagi sama banyak. Tahu-tahunya sekarang, saya tidak menerima sama sekali. Dan, tidak ada konfirmasi dari ketua KPPS," terangnya.
Setelah mengetahui adanya pembagian dan tidak ada konfirmasi dari ketua KPPS, dia berinisiatif menanyakan hal itu ke rekan sesama anggota KPPS.
Ternyata benar, setiap anggota KPPS di TPS - nya sudah menerima uang Rp100 ribu dari hasil sisa biaya operasional. Ia tidak dapat bagian, karena dianggap ketua KPPS tidak bekerja sama sekali.
"Ada yang dapat seratus (Rp100 ribu). Saya tidak dikasih, karena saya dianggap tidak bekerja sama sekali," katanya.
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pessel, Aswandi mengaku belum mengetahui soal adanya pemotongan biaya operasional TPS.
Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan klarifikasi jika ada laporan. Sebab, kata Aswandi, tidak dibenarkan adanya pemotongan biaya opeasional tersebut.
"Melakukan klarifikasi jika ada laporan. Tidak boleh ada pemotongan," kata di kepada wartawan.
Terkait sisa biaya operasional yang dibagi-bagi, ia mengaku belum menerima SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Biaya Operasional KPPS yang masuk. Sehingga pihaknya pun belum dapat memastikan apakah biaya operasional berlebih atau tidak.
"Belum ada SPJ yang masuk, sehingga belum ada informasi apakah OP (biaya operasional) berlebih. Namun, alokasi OP itu disertai RAB penggunaannya. Total per TPS Rp3.500.000," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pada penyelanggaraan PSU DPD RI Dapil Sumbar, anggota dan ketua KPPS menerima honor yang besarnya sama dengan Pemilu serentak pada Februari 2024 lalu. Untuk ketua KPPS honornya sebesar Rp1.200.000, anggota KPPS Rp1.000.000, dan petugas Linmas Rp750.000.
Baca juga: Kinerja KPU Pessel Disorot, Komisionernya Dinilai Kurang Aktif Komunikasi dan Sosialisi
Setiap TPS terdapat tujuh orang petugas KPPS ditambah dengan dua orang Linmas. Kemudian, biaya operasional per TPS sebesar Rp3.500.000, yang meliputi biaya pembuatan TPS, operasional dan biaya makan minum.
Total anggaran untuk PSU DPD RI Dapil Sumbar mencapai Rp350 miliar. Besarnya anggaran PSU ini mendapat sorotan dari Bawaslu.
[*/min]
