Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan, di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Rapat yang membahas komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung program tiga juta rumah, dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran.
Kemudian, hadir pula Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar, dan dari Kabupaten/Kota.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perdesaan, yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurut Mahyeldi, kegiatan ini bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan perumahan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di daerah.
Mahyeldi menegaskan bahwa Pemprov Sumbar berkomitmen mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat.
“Rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Mahyeldi.
Rumah adalah kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan yang merupakan pusat kehidupan keluarga, tempat pembentukan karakter, serta pondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan.
"Oleh karena itulah, pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan yang bermartabat,” ungkap Mahyeldi.
Selain itu, lanjut Mahyeldi, inflasi daerah sering kali bersumber dari tekanan pada sektor perumahan, termasuk sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga akses air bersih dan infrastruktur dasar permukiman.
Ia menilai, bahwa tantangan dalam pembangunan perumahan di Sumbar cukup besar, seperti backlog perumahan yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Termasuk keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya harga rumah dan sewa hunian," terang Mahyeldi.
Selanjutnya, kata Mahyeldi, permasalahan permukiman kumuh di beberapa kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan komprehensif.
"Untuk itu perlu inovasi pembiayaan dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta maupun perbankan," ulasnya.
Kemudian, kata Mahyeldi, dalam pembangunan perumahan harus yang ramah lingkungan, tahan bencana, serta mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan.
Hal ini tertuang dalam misi ke-3 Mahyeldi-Vasko, yakni Nagari Desa Berbasis Kemajuan dan misi ke-5, yakni Membangunan Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan rumah serta program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui APBD Kabupaten/Kota.
Tahun 2025 ini tercatat 6.577 unit pembangunan/penyediaan rumah bagi MBR, baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas yang bersumber dari dana APBD di daerah se-Sumbar, CSR dan pembangunan rumah subsidi.
Mahyeldi berharap, rapat evaluasi bisa melihat capaian program pembangunan perumahan yang telah dilaksanakan bersama dalam berbagai permasalahan, kendala dan hambatan di lapangan.
Selanjutnya, perlu dilakukan penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program, seperti mencari inovasi, kebijakan, pembiayaan, maupun teknologi, agar program pembangunan perumahan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat di masa mendatang.
Dalam pembangunan perumahan perlu berbasis kearifan lokal, memiliki budaya dan tradisi yang kuat, termasuk dalam pola permukiman dan arsitektur rumah adat.
“Nilai-nilai tersebut dapat kita integrasikan dalam pembangunan perumahan modern, sehingga tidak hanya layak huni, tetapi juga mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau,” kata Mahyeldi.
Diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antara pusat dengan daerah, sehingga Sumatera Barat akan memiliki perumahan yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.
Mahyeldi meminta Bupati/Wali Kota memperkuat komitmen untuk terwujudnya Sumbar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing dan menyukseskan Program Tiga Juta Rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan Sumbar,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dr. Imran memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden.
Antara lain dalam hal Fasilitasi Perizinan dan Percepatan Proses yakni dengan pembebasan retribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah MBR.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendapatkan penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Sumbar.
Kemudian, peringkat terbaik dalam penganggaran di Bidang Perumahan di APBD Kabupaten/Kota di Sumbar. Secara berurutan adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 273 unit untuk deliniasi pesisir. Kota Padang Panjang sebanyak 127 unit untuk deliniasi perkotaan, dan Kabupaten Agam sebanyak 102 unit untuk deliniasi pedesaan.
Selain itu, Wali Kota Padang menerima penghargaan terbaik dalam pembebasan retribusi PBG untuk perumahan MBR. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Wilayah Sumbar mendapatkan penghargaan sebagai Bank Penyalur FLPP terbanyak di Sumbar.
Dan, DPD Real Estate Indonesia wilayah Sumbar menerima penghargaan atas Pembangunan Perumahan khusus MBR di Sumbar.
Imran menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mendukung program tiga juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam mendukung program tiga juta rumah yang bisa diakses, diketahui setiap pemerintah daerah, supaya betul-betul tidak ada multitafsir lagi," kata Imran.
Kemudian, lanjut dia, untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendorong percepatan penyediaan perumahan rakyat.
Kebijakan strategis yang ditempuh antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan tiga juta rumah ini merupakan amanah konstitusi yang menjadi kewajiban pemerintah.
"Kalau dilihat backlog perumahan Indonesia memang sangat luar biasa senjangnya, ada 9,9 juta KK belum memiliki rumah dan 26,9 itu tinggal di rumah yang tidak layak huni, perbandingannya ada 4,9 juta. Makanya wajar bapak presiden mengagas tiga juta rumah ini," ungkap Imran.
Presiden, kata dia, menargetkan dari 4,9 juta tersebut, minimal bisa terealisasi tahun 2029 nanti. Dengan harapan tiap tahun bisa membangun rumah tiga juta dengan gerakan bersama (gotong royong).
Ia menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan ini bisa menghasilkan indikator memberantas kemiskinan. Apabila bidang perumahan ini berjalan, target 8 persen pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2029 disumbangkan dari bidang perumahan.
"Makanya bidang perumahan ini sangat diperhatikan oleh Presiden Prabowo,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Imran berharap pemerintah daerah segera menyampaikan informasi pendataan pembangunan baru maupun renovasi.
Baca juga: APBD-APBN Terbatas, Gubernur Mahyeldi Buka Peluang Sukuk Daerah Biayai Pembangunan
Kemudian, mengimplementasikan penerapan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR, untuk meringankan beban masyarakat, terutama MBR, agar lebih mudah memiliki rumah. [*/adpsb]
