Berita Tanah Datar hari ini dan berita Sumbar hari ini: Andre Rosiade berpesan kepada kepala daerah dari Partai Gerindra harus akur dengan pasangan untuk membangun daerah.
Batusangkar, Padangkita.com - Anggota Komisi VI yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade berpesan kepada kepala daerah dari Partai Gerindra harus akur dengan pasangan untuk membangun daerah masing-masing.
Hal itu disampaikan Andre saat bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, Eka Putra-Richi Aprian serta juga dihadiri Sekjen Gerinda, Ahmad Muzani di Rumah Dinas Bupati Tanah Datar, Indo Jalito.
Dalam pertemuan itu, para politisi berbeda partai itu terlihat akrab.
"Para kader Gerindra diminta untuk bersama dengan pasangannya masing-masing membangun daerah. Tentunya juga di Tanah Datar ini, pak Sekjen minta Eka-Richi kompak membangun daerah," ujar Andre.
Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku bersyukur bisa hadir dalam pertemuan tersebut. "Alhamdulillah, bisa bersilaturahmi dengan Pak Bupati Eka Putra dan Wabup Richi di rumah dinas ini. Mohon maaf sebelumnya acara terundur, karena kami cukup banyak titik kunjungan di Sumbar. Dari Padang Pariaman, Pessel, sampai ke Tanah Datar ini,” ujar Ahmad Muzani yabg juga didampingi Ketua OKK DPP Gerindra, Prasetyo Hadi dan tim DPP serta Ketua Dewan Penasehan Gerindra Sumbar, Nasrul Abit.
Ahmad Muzani ke Sumbar memang menyempatkan waktu bertemu dengan para kader Gerindra yang menang di Pilkada 2020 lalu. Wabup Tanah Datar Richi Aprian adalah kader Gerindra yang mendampingi Eka Putra dari Demokrat. Selanjutnya ada Rusma Yul Anwar (Bupati) di Pessel, Erman Safar Bukitinggi (Wali Kota) dan Jon Firman Pandu di Kabupaten Solok (Wabup).
Sementara itu, Bupati Eka Putra menyampaikan masalah yang dihadapi di Tanah Datar saat ini, yaitu penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pasalnya, belum semua daerah bisa menggunakannya dan berdampak kepada keuangan pemerintahan daerah, termasuk Tanah Datar. Akibatnya, gaji OPD sampai Wali Nagari belum dibayarkan.
Kemudian, Prasetyo Hadi yang juga Anggota Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengevaluasi kembali penerapan aplikasi SIPD. Pasalnya, belum semua daerah bisa menggunakannya dan berdampak kepada keuangan pemerintahan daerah.
“Kami bertemu dengan Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumbar, Eka Putra yang menyebutkan, sudah empat bulan OPD sampai Wali Nagari (setingkat desa) belum menerima gaji karena imbas SIPD. Apalagi, infonya, aplikasi itu belum siap pakai,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menyebutkan, seharusnya Pemprov, Pemko dan Pemkab seluruh Indonesia belum diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD ini. Karena belum bisa langsung dimanfaatkan secara langsung oleh pemda teknologi yang digarap Kemendagri tersebut.
“Hasil diskusi kami, setelah dipelajari, ternyata aplikasi SIPD tidak siap pakai. Sehingga, berimbas kepada keterlambatan belanja daerah. Bahkan, sekadar untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pun tidak bisa. Kami lihat, pemda seperti dipaksa memakai SIPD, tapi tidak diberi Bimbingan Teknologi (Bimtek) dulu. Bahkan, jika tidak memakai itu, diancam potong Dana Alokasi Umum (DAU)," ucap Prasetyo.
Terkait hal itu, Prasetyo menyarankan agar Kemendagri kembali menggunakan sistem sebelumnya untuk sementara waktu. Yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) yang cukup baik.
Baca juga: Andre Rosiade Dukung Wisata Halal di Sumbar, Gerindra Akan Usulkan ke Menparekraf Sandiaga Uno
“Infonya, kelemahannya cuma karena tidak online dari BPKP. Kami akan sampaikan juga ini langsung ke Komisi II untuk dibahas dengan Kemendagri,” kata Prasetyo. [adv/zfk]
