Tua Pejat, Padangkita.com - Seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar) bakal diwajibkan untuk menggelontorkan anggaran untuk penanganan masalah stunting di wilayah masing-masing.
Hal ini disampaikan Kadis PMDP2 KB Mentawai, Nicholaus Sorot Ogok saat Diskusi Panel Manajemen Kasus Stunting yang digelar BKKBN Sumbar dan PMDP2 KB Mentawai bersama stakeholeder terkait di Kantor Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Selasa (6/9/2022).
Diskusi dibuka oleh Koordinator Bidang KB KR BKKBN Sumbar, Rusmiati yang mewakili Kepada BKKBN Sumbar, Fatmawati.
Untuk diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.
Kegiatan ini bagian dari program Audit Kasus Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan menghadirkan semua pihak yang terlibat ke dalam tim kerja Audit Kasus Stunting seperti PLKB, di antaranya pihak Puskesmas dan seluruh kepala desa di Kecamatan Sipora Utara.
Pada kesempatan itu diangkat 2 kasus stunting yang mewakili persoalan stunting di Mentawai. Diketahui, persentase prevalensi kasus stunting Mentawai cukup tinggi, yakni di angka 27,3 persen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata prevalensi Sumbar yakni 23,3 persen.
Berkaca dari fakta ini, Nicholaus menjelaskan, berhasil atau tidaknya audit stunting berada di tangan manajemen audit stunting.
“Harus dientaskan minimal jadi 14 persen. Ini tidak gampang, kita adalah daerah kepulauan," jelas Nicholaus.
Untuk itu kata dia perlu banyak pihak yang terlibat, termasuk juga para Kepala Desa, dengan mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting, yang nantinya bakal diatur ke dalam Peraturan Bupati (Perbup).
"Nanti Perbup-nya akan kita siapkan. Agar nanti bisa menjadi pedoman yang jelas," ujar dia di hadapan lima kepala desa yang hadir pada kesempatan itu.
Diketahui, Kabupaten Kepulauan Mentawai total memiliki 43 desa dan 266 dusun, yang tersebar di 10 kecamatan.
Sementara itu, Koordinator Bidang KB KR BKKBN Sumbar, Rusmiati mengatakan, stunting merupakan isu penting strategis yang sudah masuk ke dalam program RPJMN 2020-2024, dengan target signifikan menjadi 14 persen dari yang sebelumnya 27,6 persen.
"Audit kasus stunting perlu dilaksanakan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting dan berusaha mencari solusi agar tidak lagi," ujar dia.
Sebagai salah satu penanganan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) telah dibentuk untuk mendampingi keluarga dengan anak penderita stunting.
Pada diskusi ini hadir sebagai narasumber 3 dokter spesialis, yakni dokter spesialis Obygn, dr. Candra Kurniawan, Sp.OG, Spesialis Anak, dr. Jeremy Yul Ambarita, Sp.A. Selanjutnya ada Ahli Gizi, Juliana Tanjung S.Gz dan Ahli Sikologi, Ihsanul Hakiki, S.Psi, M. Psi Psikolog.
Pada kesempatan itu dr. Candra Kurniawan, Sp.OG mengatakan, stunting menjadi persoalan penting di tiap daerah, karena bakal mempengaruhi kemajuan satu daerah di masa mendatang,
“Kecerdasan kurang, tubuh pendek, ini akan mempengaruhi pendapatan per kapita di daerah jika generasi tersebut masuk ke dalam usia produktif,” ingat dia.
Dia menjelaskan, banyak faktor penyebab anak berisiko stunting, salah satunya dimulai dari proses kehamilan hingga setelah kelahiran.
Baca Juga: Tim Percepatan Penurunan Stunting Dikukuhkan, Pasbar Dapat DAK Rp5 Miliar Lebih
“Salah satunyanya, ibu hamil dengan tensi tinggi sangat berisiko melahirkan anak stunting. Termasuk juga kurangnya pemberian ASI pada bayi,” ujar dia. [isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
