Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Kementerian PUPR membantah isu penghentian pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Padang, Padangkita.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah isu yang menyebutkan penghentian pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I, Siska Martha Sari menegaskan tidak ada pembatalan dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Bahkan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru Seksi I di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin, dan Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan.
Siska menegaskan sampai saat Kementerian PUPR masih tetap melanjutkan progres pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
"Bahkan masyarakat sudah sepakat untuk penggantian lahan yang terkena pembangunan jalan tol, yang dulu sempat terkendala dalam hal penggantian lahan," ungkap Siska melalui keterangan tertulis yang diterima Padangkita.com, Jumat (5/3/2021).
Siska menjelaskan, banyak keuntungan yang didapat masyarakat dari banyaknya item penilaian pengadaan tanah. Di samping nilai pasar tanah yang paling menentukan, juga dinilai solatium ditambah lagi nilai premium.
Tim appraisal juga memperhatikan nilai tanah secara detail berdasarkan banyak faktor ini. Sebagai contoh, kata dia, tanah yang berada di pinggir jalan lebih mahal daripada di dalam. Tanah matang dan tidak matang juga berbeda harganya.
Tanah yang memiliki sertifikat lebih mahal dibandingkan tanah yang belum memiliki sertifikat. Penilaian ganti rugi tanah dilaksanakan oleh tim appraisal sebagai konsultan independen.
"Selama ini masyarakat hanya mengira bahwa harga tanah diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Padahal itu tidak betul. NJOP hanya sebagai salah satu item dalam penilaian tim appraisal. Yang paling menentukan adalah nilai pasar tanah. Banyak faktor penilaian lain juga," jelasnya.
Dia juga menyampaikan, untuk pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru Seksi I, pembebasan lahan masyarakat masih diupayakan supaya pekerjaan konstruksi dapat segera dilaksanakan.
Total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20,4 persen dan secara proses pengadaan tanah tahap per tahap kegiatan sudah berjalan 56-57 persen.
Peta Tol Sumatra. [Foto: Dok. Hutama Karya]
"Kita sudah menganggarkan sebanyak Rp200 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol ini. Yang sudah direalisasikan sampai bulan ini sekitar Rp90 miliar. Jadi, masih tersisa sebanyak Rp110 miliar lagi," sebutnya.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumbar, Yuhendri Yakub menyampaikan tahapan pembebasan lahan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik.
"Baik progres sampai pengantian lahan sudah berjalan lancar," ungkap Yuhendri.
Dalam penggantian lahan memang terkesan lambat dikarenakan pengurusan dokumen kepemilikan dari masyarakat terlambat diserahkan ke BPN. Namun, pihaknya tetap memberi dorongan agar percepatan pengurusan dokumen bisa segera terlaksana.
"Sampai saat ini, kita tetap melakukan pengantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol," tuturnya.
Baca juga: Mahyeldi Pastikan Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru
Sebelumnya, beredar berita di sebuah media daring yang menyebutkan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dihentikan. Di berita itu, narasumber utama yang tidak disebutkan namanya mengatakan jalan tol Padang-Pekanbaru dihentikan karena progres pembebasan lahan dinilai lambat. [pkt]
