Padang, Padangkita.com - Kepastian berinvestasi pada transportasi darat masih dalam tanda tanya. Sebab, kebijakan pemerintah sering kali membuat pengusaha angkutan darat kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha.
Hal di atas disampaikan Ketua DPD Organisasi Kendaraan Darat (Organda) Sumatra Barat Sengaja Budi Syukur usai pelantikan Pengurus DPC Organda Se-Sumbar, Selasa (25/2/2020) sore.
“Kalau pengusaha angkutan ini jor-joran berinvestasi, kemudian adanya PAD dari kendaraan, kemudian terjadi kondisi global harga tiket turun ya nangis kita,” ujar Budi Syukur.
Budi menyebut turun-naiknya harga pesawat tanpa standar harga tertinggi atau harga terendah menjadi alasan ketidakpastian untuk berinvestasi oleh pengusaha angkutan darat.
Baca juga: Pengurus DPC Dikukuhkan Serentak, April DPD Organda Sumbar Gelar Musprov
Ia berharap pemerintah menetapkan standar harga untuk tiket pesawat, sehingga kepastian investasi pun jelas. “Pakai standar, jadi mereka pakai standar tertinggi” jelasnya.
Kata Budi, pengusaha transportasi darat sebelumnya telah melakukan investasi besar saat harga tiket pesawat mengalami peningkatan, penumpang banyak memilih bus untuk melakukan perjalanan ke luar provinsi bahkan ke Pulau Jawa.
Namun pengusaha transportasi darat harus menelan pil pahit saat harga pesawat kembali turun seperti saat ini.
“Jadi dampaknya, kendaraan kita yang biasanya berangkatnya dua atau tiga satu hari ke Jakarta, sekarang berangkatnya satu, satu hari, itu pun tidak penuh” tegasnya saat ditanyai dampak.
Selain tiket pesawat, Budi Syukur juga menyebutkan kuota bahan bakar yang terbatas, khususnya solar, jadi tantangan lain yang dialami Organda saat ini, yang juga berdampak pada investasi bagi pengusaha angkutan darat.
Ia menyebutkan, bahwa peningkatan kendaraan angkutan darat tidak sejalan dengan kuota solar yang disediakan pemerintah.
Pengusaha angkutan umum terus menambah jumlah kendaraannya, namun nyatanya kuota bahan bakar masih sama dengan tahun sebelumnya.
“Kuota solar untuk tahun 2020 itu sama dengan 2019 bahkan bisa berkurang, sedangkan kendaraan umum itu bertambah,” papar Budi.
Penggunaan bahan bakar bersubsidi bagi kendaraan pribadi pun jadi penghalang, seharusnya pengguna kendaraan pribadi menggunakan bahan bakar non-subsidi sesuai aturan, sehingga angkutan umum dapat menggunakan BBM bersubdisi tersebut.
Sementara itu, menyikapi kehadiran transportasi online yang tengah menjamur, Budi sebut solusinya hanya profesionalisme dari pengusaha transportasi darat.
“Solusi yang kami lakukan dalam angkutan umum adalah profesional, itu aja. Kalau udah profesional, walaupun itu online, onlone, sebagainya. Kita tidak akan gentar” tutup Budi. (PKT-29).
