Pengerjaan Tol Padang – Pekanbaru Lamban, Komisi IV Ingatkan Kepala Daerah Bangun Komunikasi 

Penulis: Redaksi

Padang, Padangkita.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Lazuardi Herman meminta Gubernur Sumbar berkoordinasi dengan bupati/walikota untuk menyikapi lambannya progres pembebasan lahan pembangunan Tol Padang – Pekanbaru di wilayah Sumbar. 

“Di daerah lain sudah beroperasi (jalan tol), kita masih ribut persoalan lahan. Kita berharap gubernur cepat membangun komunikasi bupati dan walikota yang wilayahnya dilewati Tol,” ingat Lazuardi Herman kepada Padangkita.com, Rabu (12/1/2022). 

Saat ini kondisinya, sejumlah pemilik lahan sudah menerima biaya ganti untung. Progres pembangunan jalan tol di Sumbar memang terbilang lambat dibanding dengan di wilayah lain. Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi 1 Padang-Sicincin saja masih tersendat-sendat, karena persoalan lahan.

Pembangunannya terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang – Sicincin, Seksi II Sicincin – Bukittinggi, seksi II Bukittinggi – Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh – Pangkalan, seksi V Pangkalan – Bangkinang dan seksi VI Bangkinang – Pekanbaru.

Diketahui Tol Padang – Pekanbaru merupakan koneksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yang dimulai dari Provinsi Lampung hingga Aceh. Konektivitas ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi semua provinsi di wilayah Pulau Sumatera. 

Tol Padang – Pekanbaru ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. Namun, persoalan lahan yang rumit di Sumbar, membuka kemungkinan target tersebut berat untuk tercapai. Padahal, ruas Tol Padang – Pekanbaru ini masuk dalam proyek strategis nasional yang mesti mendapat prioritas. Tak hanya itu, jika tuntas, maka jalan tol yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi Sumbar dan Ibu Kota Provinsi Riau ini akan menjadi salah satu ruas jalan tol terpanjang di Indonesia.

Karena menjadi yang terpanjang di Indonesia dan menjadi sebuah keunggulan, Lazuardi Herman meminta Pemprov Sumbar serius menuntaskan segala persoalan. 

“Kita berharap jangan sampai lamban lagi, harus cepat,” ingat Dia. 

Selain koordinasi gubernur dengan bupati/walikota, semua kepala daerah bupati/walikota yang daerahnya dibangun Tol, diminta membangun komunikasi dengan para Ninik Mamak, selaku pemimpin di tiap daerah, terutama untuk mempercepat langkah pembebasan lahan.

Baca Juga : Tol Padang – Pekanbaru Jadi Jalan Tol Terpanjang di Indonesia, Sayang Pembangunannya Lambat

“Bahkan kalau dengan Ninik Mamak itu bisa lebih cepat, soal tanah ulayat itukan kewenangannya pada mereka,” ingat Anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini. [isr]

Terpopuler

Add New Playlist