Padang, Padangkita.com - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengungkapkan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumbar banyak yang salah sasaran. Untuk menyikapi persoalan ini dia meminta pihak terkait kembali melakukan pendataan ulang.
"Banyak masyarakat yang harus dapat (bantuan PKH), malah tidak dapat. Kenapa kasus seperti ini banyak? Jadi datanya perlu diperbaiki," ingat Suwirpen saat melakukan reses di Kelurahan Pampangan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Rabu (16/2/2022) sore.
Meski tidak merinci nama kabupaten/kota, dia juga mengungkapkan kasus salah sasaran bantuan PKH paling banyak dia temukan di Kota Padang. Menurut Suwirpen, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mesti sering diperbarui, karena sering waktu jumlah masyarakat miskin terus bertambah akibat dampak pandemi Covid-19.
"Kasus seperti ini banyak, tolong ini diperbaikinya. Kita dari DPRD juga akan melakukan koordinasi dengan kepala daerah terkait," tambah dia.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat ini juga mengingatkan, pembaharuan data amatlah penting, tak hanya PKH, kata dia, bantuan pemerintah lainnya seperti bantuan sembako dan juga bantuan modal, juga mengalami persoalan serupa, sering salah sasaran akibat data yang tidak update.
Dia berharap semua petugas DTKS benar-benar bekerja objektif di lapangan agar para penerima bantuan benar-benar orang yang layak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan hanya diberikan kepada orang-orang terdekat saja.
Sementara itu di lokasi reses, Ketua RT 01, Kelurahan Pampangan XX mengatakan, di wilayahnya masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah namun belum masuk DTKS. Kata dia, saat ini hanya 20 yang terdaftar, padahal hampir seluruh masyarakat di sana miskin dan membutuhkan uluran bantuan.
Pada kesempatan itu hadir juga Anggota DPRD Kota Padang Surya Jupri Ditel. Pada Reses tersebut, Suwirpen Suib, juga memberikan sembako murah yang subsidi Rp100 ribu per kepala. [*/isr]
