Padang, Padangkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendapat alokasi bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi sebanyak 358.680 kg.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bantuan tersebut telah didistribusikan seluruhnya ke sembilan kabupaten/kota terdampak. Dengan rincian sebagai berikut:
- Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 165.095 kg.
- Kabupaten Pasaman Barat, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 45.167,5 kg.
- Kabupaten Padang Pariaman, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 36.529,5 kg.
- Kabupaten Agam, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2.289 kg.
- Kabupaten Tanah Datar, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 196 kg.
- Kota Padang, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 95.035,5 kg.
- Kota Solok, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 11.767 kg.
- Kota Pariaman, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2.362,5 kg.
- Kota Bukittinggi, jumlah bantuan beras yang disalurkan sebanyak 238 kg.
"Semuanya telah kita salurkan untuk menyokong kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana," ucap Mahyeldi di Padang, Rabu (3/12/2025).
Gubernur meminta Bupati/Wali Kota daerah terdampak agar segera mendistribusikan bantuan CBP yang telah diterima ke masyarakat terdampak. Ia mengingatkan, jangan sampai bantuan menumpuk lama di gudang.
"Saya minta Bupati/Wali Kota segera mendistribusikan ke masyarakat terdampak," tegas Mahyeldi.
Ia menyebutkan, saat ini Pemprov Sumbar kembali mengajukan tambahan bantuan CPP tahap 2 ke Bapanas. Sebab, masih banyak masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan bantuan pangan. Usulan tersebut diajukan melalui Surat Gubernur Nomor 520/2108/Pangan/2025 tertanggal 2 Desember 2025.
Baca juga: Penguatan - Akurasi Data dan Akses Jalan Darurat Menjadi Prioritas Penanganan Bencana di Sumbar
"Jumlah masyarakat terdampak yang belum mendapatkan bantuan logistik pangan sebanyak 78.235 jiwa. Mereka tersebar di tujuh kabupaten/kota," ungkap Mahyeldi. [*/adpsb]
