Padang, Padangkita.com - Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menilai koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota lemah mengenai akurasi data penerima bantuan warga terdampak Covid-19.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas melihat Pemprov Sumbar juga tidak memiliki taji untuk menekan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan pendataan.
"Pemprov harus tegas soal percepatan pendataan tersebut sehingga jelas kapan batas waktu data tersebut harus valid dan diserahkan," katanya, Selasa (28/4/2020).
Selain itu, kata Nurnas, keterlambatan pemberian bantuan untuk 119.970 Kepala Keluarga (KK) berupa bantuan lansung tunai (BLT) Rp600 ribu per bulan menunjukan Pemprov tidak memiliki data base lengkap tentang kependudukan seperti data Program Keluarga Harapan (PKH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan lain sebagainya.
"Semestinya, sebelum PSBB diberlakukan data dari kabupaten dan kota sudah ada, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian ketika diminta untuk melakukan pembatasan aktifitas," tegas Nurnas.
Baca juga: Bantuan Warga Terdampak Covid-19 Belum Juga Cair, Anggota DPRD Sumbar Meradang
Ia menjelaskan hingga saat ini baru tiga kota dan kabupaten di Sumbar yang telah menyerahkan berkas data lengkap ke Pemprov yakni Kota Pariaman 2.142 KK, Kota Sawahlunto 665 KK, Kota Padang Panjang 705 KK dan Kabupaten Agam 10.857 KK, sementara 15 kabupaten/kota lainnya masih dalam pendataan.
Sekretaris Fraksi Demokrat tersebut menilai sepertinya Pemprov Sumbar mulai lepas tangan dengan alasan data belum masuk dari pemerintah daerah.
"Saya menilai, sepertinya Pemprov sudah mulai lepas tangan. Data belum masuk dari kabupaten dan kota itu bukan alasan," tegasnya.
Menurutnya, Pemprov adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Pemprov bisa memberi penekanan kepada Pemkab/ko untuk percepatan validasi data agar masyarakat tidak bingung harus menunggu.
Nurnas juga meminta Gubernur Sumbar jangan cuci tangan dalam keterlambatan penyaluran bantuan tersebut. Jika data sudah lengkap segera cairkan.
"Kita minta, Gubernur tidak lagi cuci tangan dalam keterlambatan pemberian bantuan ini. Jika data lengkap sudah diberikan uang segera ditransfer," ujarnya.
Sebelumnya dia mengingatkan seharusnya sebelum PSBB diberlakukan data dari kabupaten/kota sudah ada dan valid sehingga masyarakat tak terlalu lama menunggu.
"Mereka (masyarakat) dilarang keluar rumah tapi seperti diabaikan. kasihan mereka." [abe]
