Pemko Padang Serahkan E-KTP kepada ODGJ, Bisa Digunakan Memperoleh BPJS Kesehatan

Pemko Padang Serahkan E-KTP kepada ODGJ, Bisa Digunakan Memperoleh BPJS Kesehatan

Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani menyerahkan E-KTP kepada warga yang berstatus ODGJ. [Foto: Diskominfo Padang]

Padang, Padangkita.com Pemerintah Kota Padang menyerahkan E-KTP kepada warga yang berstatus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Meski mengalami ODGJ, mereka tetap tercatat sebagai warga negara dan wajib memiliki KTP.

E-KTP tersebut diserahkan langsung Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani didampingi JFT (Jabatan Analis Tertentu) Analis Kebijakan Nurlaili dan perwakilan Disdukcapil Padang Syafrida, di Yayasan Pelita Insani (YPI) RT 04 RW 04, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Selasa (12/9/2023).

Di yayasan yang diketuai oleh Syafrizal ini terdapat lebih kurang 54 warga rentan ODGJ yang direhabilitasi. Di mana 28 di antaranya berasal dari Kota Padang, pengguna napza, dan gelandangan pengemis (gepeng).

“Hari ini (Selasa, 12/9/2023) kita menyerahkan e-KTP kepada 10 warga rentan ODGJ,” kata Heriza Syafani dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (13/9/2023).

Ia mengharapkan, pendataan Dinsos Kota Padang dan Disdukcapil Kota Padang, ke depan dapat dipergunakan, salah satunya untuk pengurusan BPJS Kesehatan.

Heriza Syafani juga menyempatkan melihat lokasi YPI dan memberi semangat serta motivasi kepada mantan pengguna Napza yang dikarantina di YPI.

Diketahui, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Kemudian, anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP.

Baca juga: HKI WIES Dihibahkan ke Pemprov Sumbar, Sandiaga: Selamanya WIES Diadakan di Padang

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal, 1 poin 14, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el atau E-KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. [*/pkt]

Baca berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Ringankan Beban Warga Terdampak Bencana, Wako Fadly Amran Potong Tarif PDAM 50 Persen
Ringankan Beban Warga Terdampak Bencana, Wako Fadly Amran Potong Tarif PDAM 50 Persen
Lengkapi Kebutuhan Huntara, KAFEGAMA Serahkan Bantuan Peralatan Dapur untuk Korban Bencana Padang
Lengkapi Kebutuhan Huntara, KAFEGAMA Serahkan Bantuan Peralatan Dapur untuk Korban Bencana Padang
Asa Pendidikan di Tenda Pengungsian, Fadly Amran Pastikan Anak Korban Banjir Tetap Bersekolah
Asa Pendidikan di Tenda Pengungsian, Fadly Amran Pastikan Anak Korban Banjir Tetap Bersekolah
Kolaborasi Pemko Padang dan BNPB Siapkan Dua Lahan Strategis untuk Relokasi Warga Terdampak Bencana
Kolaborasi Pemko Padang dan BNPB Siapkan Dua Lahan Strategis untuk Relokasi Warga Terdampak Bencana
Hujan Deras Kembali Mengguyur Malam Hari, Fadly Amran dan BNPB Tinjau Batu Busuk, Desak Warga Segera Relokasi
Hujan Deras Kembali Mengguyur Malam Hari, Fadly Amran dan BNPB Tinjau Batu Busuk, Desak Warga Segera Relokasi
Tinjau Dampak Banjir Tabiang Banda Gadang, Fadly Amran Pastikan Percepatan Relokasi Warga
Tinjau Dampak Banjir Tabiang Banda Gadang, Fadly Amran Pastikan Percepatan Relokasi Warga