Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali membuktikan komitmennya dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui Program Unggulan Padang Juara, ribuan siswa dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran baru 2026/2027 resmi menerima bantuan seragam sekolah gratis.

Iklan

Langkah ini menjadi angin segar bagi para orang tua dalam meringankan beban ekonomi keluarga saat memasuki tahun ajaran baru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, pada Rabu (2/9/2026) menjelaskan bahwa program ini menyasar peserta didik tingkat SD/MI dan SMP/MTs, baik negeri maupun swasta.

Iklan

Bantuan secara spesifik dialokasikan bagi siswa kelas I SD/MI dan kelas VII SMP/MTs yang terdata dalam kategori desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Pemko Padang tahun 2026 ini tetap memberikan seragam gratis bagi murid yang tidak mampu, khususnya yang masuk DTSEN desil 1 sampai 5 dan kategori MBR untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs negeri maupun swasta," ujar Yopi Krislova.

Setiap siswa penerima manfaat akan mendapatkan enam stel pakaian seragam yang lengkap untuk menunjang aktivitas belajar mengajar selama sepekan penuh.

"Enam stel seragam tersebut terdiri dari seragam wajib sekolah, pramuka, batik, olahraga, muslim atau muslimah, serta pakaian basiba dan taluk balango. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari APBD Kota Padang," tambahnya merinci jenis bantuan yang diberikan.

Iklan

Terkait mekanisme penyaluran, Yopi memaparkan bahwa pendistribusian untuk jenjang SMP/MTs berjalan lebih cepat melalui proses lelang pengadaan yang telah rampung.

"Khusus SMP/MTs, nama murid penerima sudah ada beserta ukurannya. Secara simbolis bantuan juga sudah diserahkan pada 31 Agustus 2026 dan dalam satu minggu ke depan dilakukan tahap pendistribusian ke sekolah oleh vendor," jelasnya.

Sementara itu, pendistribusian untuk jenjang SD/MI membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena kehati-hatian pemerintah dalam memastikan validitas data penerima. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan sinkronisasi data yang ketat bersama Dinas Sosial Kota Padang.

"Khusus baju gratis SD/MI, karena datanya perlu dipadupadankan dengan DTSEN dan MBR di Dinas Sosial, prosesnya baru selesai akhir Agustus ini. Kami berharap seragam yang sudah siap dapat segera didistribusikan secara bertahap kepada penerima dan kami minta masyarakat bersabar," tutur Yopi.

Selain program seragam gratis, Pemko Padang juga mengeluarkan kebijakan tegas terkait pelarangan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbayar di sekolah.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pungutan tidak resmi yang kerap membebani wali murid, sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas tenaga pendidik.

Baca Juga: Setelah BPJS Gratis, Pendidikan pun Diperhatikan: Seragam dan LKS Gratis Segera Hadir di Padang

"Khusus LKS, kita tiadakan dan sekolah dilarang menjual belikan LKS. Kami berharap guru dapat membuat modul ajar dengan menggunakan aplikasi yang tersedia maupun melalui kreativitas masing-masing," pungkas Yopi menutup penjelasannya. [*/hdp]

The post Pemko Padang Salurkan Seragam Sekolah Gratis 2026 dan Larang Jual Beli LKS appeared first on Padangkita.com.