Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penertiban aset barang milik daerah (BMD) guna mencegah potensi korupsi.
Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang Yosefriawan usai Rapat Koordinasi Pengelolaan BMD, Rabu (12/6/2024) di Auditorium Gubernuran.
"Langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan BMD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus diseragamkan," ujar Yosefriawan.
"Sehingga pengurus barang secara menyeluruh dapat menyajikan data informasi aset yang dipakai, sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan BMD," sambungnya.
Dalam rapat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri menegaskan bahwa penertiban aset perlu dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah potensi korupsi.
"Kalau aset tidak dikelola dengan baik, bisa hilang satu per satu. Pemerintah daerah harus membenahi dan temuan mulai berkurang," jelas Hansastri.
Ia menambahkan bahwa jika aset tidak ditertibkan dengan baik, pemerintah kabupaten/kota tidak akan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Termasuk tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, perlu segera dioptimalkan penertibannya.
"Dalam rapat ini kita undang KPK dan Kanwil ATR/BPN dan pemerintah kabupaten/kota untuk kolaborasi mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah-tanah milik daerah," tuturnya.
Koordinator Wilayah Sumbar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Kedeputian bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Muhammad Jhanattan, mengungkapkan bahwa setiap daerah di Sumbar telah diberikan target capaian sertifikasi BMD pada tahun 2024.
"Namun kita lihat dari laporan yang masuk, progresnya sangat lambat, bahkan ada beberapa daerah yang capaiannya masih nol. Karena itu kita gelar rapat koordinasi guna melihat kendala di daerah," katanya.
Ia berharap dengan adanya rapat koordinasi ini, penertiban aset dan sertifikasi BMD dapat dipercepat di seluruh daerah di Sumbar.
Baca Juga: Difasilitasi KPK, 2 Daerah di Sumbar Resmi Serah Terima Aset
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Sumbar ini juga dihadiri oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Sekretaris Daerah serta pejabat terkait di provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar. [*/hdp]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
