Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp2,8 triliun.
Kesepakatan strategis yang menjadi landasan arah pembangunan kota satu tahun ke depan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, didampingi dua Wakil Ketua lainnya, yakni Osman Ayub dan Jupri.
Dari jajaran eksekutif, hadir langsung Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, serta Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa. Turut menyaksikan jalannya persidangan unsur Forkopimda Kota Padang, segenap anggota DPRD, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga pimpinan instansi terkait.
Dalam persidangan tersebut, pimpinan rapat mengawal tiga agenda utama. Agenda tersebut meliputi penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang TA 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Menanggapi disetujuinya rancangan anggaran tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Padang. Menurutnya, dukungan serta sinergi yang terbangun kuat antara legislatif dan eksekutif merupakan modal krusial dalam merealisasikan visi, misi, dan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Padang.
"Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang," ujar Fadly Amran.
Lebih lanjut, Fadly menegaskan bahwa Pemko Padang tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan menempatkan pembenahan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah saat ini, pemerintah kota juga aktif mengkaji alternatif sumber pendanaan lainnya agar roda pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
Arah kebijakan belanja daerah pada tahun mendatang juga dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi warga melalui penguatan kawasan strategis.
"Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan," tegasnya.
Selain menyepakati postur anggaran, rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum penyampaian usulan Propemperda Tahun 2027 oleh Pemko Padang. Sebanyak 19 Ranperda diajukan untuk dibahas dan disahkan menjadi payung hukum daerah, yang terbagi atas 3 Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan 3 Ranperda baru.
Secara rinci, ketiga Ranperda rutin mencakup Pertanggungjawaban APBD Kota Padang TA 2026, Perubahan APBD TA 2027, serta APBD TA 2028. Sementara itu, dalam daftar 13 Ranperda lanjutan, di antaranya mengatur persoalan krusial mengenai Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2055.
Adapun tiga Ranperda baru yang turut diusulkan sebagai respons atas dinamika kebutuhan perkotaan meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.
Mengakhiri penyampaiannya, Fadly Amran menaruh harapan besar agar keselarasan antara perencanaan anggaran dan produk legislasi daerah dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Baca Juga: Rancangan APBD 2026 Padang Diserahkan ke DPRD, Pendapatan Ditargetkan Rp2,9 Triliun
"Kami berharap penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang," pungkasnya. [*/hdp]

