Berita Tanah Datar hari ini dan berita Sumbar hari ini: Jumlah warga kurang mampu di Kabupaten Tanah Datar masih tergolong tinggi.
Batusangkar, Padangkita.com – Jumlah warga kurang mampu di Kabupaten Tanah Datar masih tergolong tinggi. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akhir Desember 2020, di Tanah Datar terdapat 32.000 rumah tangga atau 33.000 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai program pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar. Baik melalui program pusat maupun program daerah. Upaya pengentasan kemiskinan ini telah dilakukan sejak jauh hari. Beberapa program sudah mulai terlihat berhasil.
Salah satu keberhasilan program pengentasan kemiskinan itu, di antaranya berkurangnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari 17.000 lebih penerima PKH sebelumnya, saat ini sudah jauh berkurang menjadi 14.075 penerima.
"Dalam program itu para penerima terdiri dari beberapa komponen, misalnya di rumah tangga itu ada lansia, ada bayi, ada disabilitas. Jika salah satu komponennya tidak ada lagi, maka dia tidak akan menerima bantuan PKH lagi," ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tanah Datar Yuhardi.
Ia menyebutkan, sejak program PKH bergulir pada 2013 lalu, telah banyak komponen-komponen penerima yang berganti. Seperti adanya lansia yang meninggal, atau tidak ada lagi bayi di rumah tersebut.
Program pengentasan kemiskinan di Tanah Datar. [Foto: Ist]
Selain itu ada juga beberapa bantuan lain yang diberikan kepada keluarga kurang mampu seperti bantuan sembako.
"Bantuan ini merupakan pengganti raskin (beras miskin) dahulu. Nilainya Rp200 ribu. Namun yang diberikan bukan uang tetapi bahan pokok senilai harga itu seperti beras, telor dan lain-lain," terangnya.
Kemudian, sebut Yuhardi, juga banyak lagi macam-macam bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat kurang mampu di Tanah Datar. Ada juga yang berupa bantuan bagi industri rumahan.
"Kita memiliki 80 orang petugas atau disebut fasilitator yang berada di nagari-nagari se-Tanah Datar. Nah, mereka itu lah yang nantinya melalukan sistem layanan rujukan. Atau dengan kata lain mengusulkan siapa para penerima bantuan yang berhak. Usulan itu terlebih dahulu dipilih berdasarkan hasil musyawarah di nagari, kemudian baru nanti akan diproses," sebutnya.
Untuk tahun 2021 ini, kata Yuhardi, kucuran dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanah Datar tersedia sebesar Rp54 miliar, yang akan disalurkan kepada 14.075 KK.
Program pengentasan kemiskinan di Tanah Datar. [Foto: Ist]
Menurut Yuhardi, pada tahun 2020 lalu, untuk membantu masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid 19, juga telah disalurkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama dan ke dua.
"Selanjutnya bantuan beras telah diberikan kepada 40.600 KK, masing-masing mendapatkan sebanyak 20 kg beras, yang berasal dari dana APBD Tanah Datar," ujarnya.
Untuk warga positif Covid-19 yang dahulu diisolasi, juga telah diberikan bantuan paket makanan dan vitamin. Selain itu juga telah disalurkan bantuan kepada warga yang tertimpa bencana sebanyak 25 paket bantuan tanggap darurat.
Faktor Penyebab Kemiskinan
Kondisi masih terdapatnya warga kurang mampu di Tanah Datar disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan, hingga lilitan utang kepada rentenir.
Kepala Daerah yang saat ini dipegang oleh Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian terus berupaya mencarikan solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tanah Datar.
Program pengentasan kemiskinan di Tanah Datar. [Foto: Ist]
Wakil Bupati Richi Aprian saat memimpin rapat bersama Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) beberapa waktu lalu mengajak agar seluruh stakeholder bekerja keras.
“Pandemi Covid-19 menjadikan upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Tantangan ini harus dijawab dengan kerja keras dan koordinasi seluruh stakeholder yang semakin baik,” pesan Wabup kepada tim.
Ia juga berpesan, agar program-program yang disusun harus realistis dan jelas sehingga tangga demi tangga tahapan pengentasan kemiskinan bisa dicapai.
“Jangan permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang turun-tenurun, dari ayah turun ke anak dan lanjut ke cucu. Mudah-mudahan dengan kesungguhan bersama dan niat yang ikhlas, upaya ini mendapat ridha Allah,” harapnya.
Bupati Eka Putra saat memimpin Rakor dengan Perangkat Daerah se Kabupaten Tanah Datar pada awal Maret lalu, menegaskan untuk membantu masyarakat, Pemkab Tanah Datar menyatakan perang terhadap rentenir.
Bupati dalam arahannya kala itu, mengajak perangkat daerah bersama-sama bekerja keras mewujudkan visi dan misi yang sudah dicanangkan.
“Mari kita bekerja semakin keras dan tingkatkan kerja sama dan koordinasi di tengah kondisi yang serba sulit akibat pandemi Covid-19,” ajaknya.
Baca juga: Bupati Eka Putra Ingin Berantas Rentenir di Tanah Datar, Ini Langkah Awalnya
Bupati pada kesempatan juga sempat berbagi cerita saat bertemu warga yang terlilit masalah dengan rentenir.
“Untuk itu, melalui rapat ini saya sampaikan, saya bersama bapak wakil bupati akan memimpin perlawanan terhadap rentenir di Tanah Datar,” tegasnya. [agg/adv]
