Pembangunan Infrastruktur Jangan Menenggelamkan Indonesia dalam Lautan Utang

Pembangunan Infrastruktur Jangan Menenggelamkan Indonesia dalam Lautan Utang

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat. [Foto: Dok. DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan kritik soal pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir. Ia menilai pembangunan yang dilakukan saat ini sangat melenceng dari apa yang dicita-citakan semenjak awal.

Namun, Syahrul mengapresiasi niat pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Syahrul dalam rilis yang dikutip dari Parlementaria, Minggu (20/8/2023), sebagaimana disampaikannya dalam 'PKS Legislative Report' saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna DPR RI untuk membahas RAPBN Tahun Anggaran 2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8/2023).

“Kita dukung (pembangunan), tapi harus terkonsep dan terukur. Jangan sampai pembangunan infrastruktur menenggelamkan Indonesia dalam lautan utang,” ujar Syahrul seraya meminta Pemerintah untuk memastikan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Syahrul mencontohkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dipandang belum tepat.

"Dalam kondisi ekonomi kita yang dirasa belum baik, membangun IKN dirasa belum tepat. Kita mengkritisi mengapa pembangunan tersebut harus terus dilanjutkan?” kata Syahrul mempertanyakan.

Lebih lanjut, Syahrul turut menyinggung beberapa proyek lainnya yang tidak dapat dijalankan dengan baik, termasuk pembangunan bandara-bandara yang kini tidak difungsikan secara optimal.

Baca juga: Progres Terbaru dan Target Penyelesaian Infrastruktur IKN Nusantara

“Kerja itu tidak asal jadi, harus kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Pemerintah harus betul-betul memastikan pembangunan memberikan multiplier effect pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Legislator Fraksi PKS tersebut. [*/pkt]

Baca Juga

Ditugaskan di Komisi X DPR, Lita Machfud Arifin akan Kawal Penyelesaian Status Guru Honorer
Ditugaskan di Komisi X DPR, Lita Machfud Arifin akan Kawal Penyelesaian Status Guru Honorer
Mandat UU HAM, Subardi Prioritaskan Pengesahan RUU PPRT di Badan Legislasi
Mandat UU HAM, Subardi Prioritaskan Pengesahan RUU PPRT di Badan Legislasi
MA sudah Nyatakan Tak Sah, DPRD Salatiga 'Ngadu' ke BAM DPR soal Pencabutan Perpres 53
MA sudah Nyatakan Tak Sah, DPRD Salatiga 'Ngadu' ke BAM DPR soal Pencabutan Perpres 53
Fathi Siap Mengawal Aspirasi Ekonomi Masyarakat di Komisi XI DPR RI
Fathi Siap Mengawal Aspirasi Ekonomi Masyarakat di Komisi XI DPR RI
Daftar Pimpinan Badan di DPR RI, Ada BAM yang Siap Tampung Aspirasi Rakyat
Daftar Pimpinan Badan di DPR RI, Ada BAM yang Siap Tampung Aspirasi Rakyat
4.912 Peserta Lolos Seleksi Administrasi CPNS Setjen DPR, Diharapkan Jaring Putra-putri Terbaik
4.912 Peserta Lolos Seleksi Administrasi CPNS Setjen DPR, Diharapkan Jaring Putra-putri Terbaik