Padang, Padangkita.com – Ada pengalaman menarik PT Hutama Karya (Persero) ketika membangun Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang. Ternyata, saat diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2023, jalan tol baru beroperasi sepanjang 31 km, atau belum sepenuhnnya sepanjang 40 km.
Pascaperesmian, sebetulnya masih terdapat sisa pekerjaan konstruksi 9 km di bagian STA 0+9 pada Gerbang Tol (GT) Keluar atau Ramp On-Off. Ruas tol ini mengalami tantangan pembangunan pada lokasi yang melewati kawasan hutan, sehingga berdampak pada pengadaan lahannya.
Namun, saat ini, 9 km sisa ruas jalan tol yang menjadi bagian dari Jalan Tol Padang – Pekanbaru tersebut telah rampung dan dilakukan Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Pertama pada awal tahun 2024.
Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Tol Payakumbuh–Pangkalan 3 Terowongan Dibangun Duluan
Jalan tol ini akan dioperasikan dan berfungsi sebagai penghubung proyek Jalan Tol Lingkar Pekanbaru, yang merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II, dengan target akhir tahun 2024.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menjelaskan, untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, Hutama Karya mengimplementasikan digital construction seperti Building Information Modelling (BIM) dengan tujuan tercapainya zero accident dan fatality. Pengerjaan jalan tol ini didominasi engineer muda Indonesia, baik dari middle management hingga top management di lapangan.
“Kita pastikan kemutakhiran teknologi harus berjalan beriringan dengan manpower yang berkualitas untuk menghasilkan portofolio sesuai target, tepat mutu, dan kualitas, dengan tujuan menghubungkan konektivitas masyarakat di Pekanbaru secara khusus,” ujar Adjib Al Hakim dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/8/2024).
Lebih lanjut Adjib menyampaikan bahwa jalan tol yang berlokasi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini mendapat apresiasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, karena konstruksi yang sangat baik.
Adjib juga menyebutkan histori pengadaan lahan dari pembangunan jalan tol ini cukup unik dan menjadi pertama di Indonesia.
“Pada UU Cipta Kerja Tahun 2021 disebutkan bahwa proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) di atas kawasan hutan tidak dapat memakai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Atas dasar itu LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menerbitkan Permen No. 7 tahun 2021 yang mensyaratkan Proyek PSN di atas kawasan hutan untuk mengajukan izin Pelepasan Kawasan Hutan, sementara proyek baru dimulai pada tahun tersebut. Pelaksanaan izin pelepasan dilakukan saat pandemi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama,” terang Adjib.
Lebih lanjut, Adjib menyebutkan untuk menjawab tantangan tersebut, Hutama Karya mengadopsi penerapan aspek Environment, Social, Governance (ESG), dalam hal ini tata kelola yang baik dalam praktik pengadaan lahan. Untuk lahan yang melewati kawasan hutan, Hutama Karya memastikan prosedur pengadaan lahannya telah baku dengan tujuan meminimalisasi dampak lingkungan secara khusus.
Selanjutnya dari sisi konstruksinya, integrasi nilai ESG juga diterapkan dengan prinsip green infrastructure yang telah dikaji mulai dari pengendalian polusi udara dan kebisingan, pengelolaan kualitas tanah dan air, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga pengelolaan limbah.
Baca juga: Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Diuji Coba 2-3 Pekan, Dijadwalkan Mulai 27 Oktober Ini
Kehadiran Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang memiliki sejumlah keuntungan ganda bagi sosial atau masyarakat, seperti penyerapan lapangan pekerjaan pada masa konstruksi hingga operasinya. Kemudian, efisiensi waktu tempuh perjalanan sehingga akses menuju ke kawasan pariwisata dan alur logistik jadi lebih lancar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan pada daerah tersebut.
[*/pkt]
