Padang, Padangkita.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (9/12/2024).
Rakor yang digelar secara virtual ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional. Beliau meminta seluruh kepala daerah, termasuk Kota Padang, untuk segera mempersiapkan desa-desa lumbung pangan.
"Ketergantungan pada impor pangan harus dikurangi. Setiap daerah harus mampu memproduksi pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tegas Prabowo.
Presiden juga mengapresiasi capaian pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada November 2024 tercatat sebesar 1,55%, masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Namun, beliau mengingatkan pentingnya pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan inflasi tetap terkendali.
Selain membahas pengendalian inflasi, Rakor ini juga membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Presiden berharap agar penetapan UMP dapat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja.
Menanggapi arahan Presiden, Pj Wali Kota Andree Algamar menyatakan bahwa Pemerintah Kota Padang akan segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan desa lumbung pangan.
"Kami akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas lahan pertanian, serta memperkuat jaringan distribusi pangan," ujar Andree.
Lebih lanjut, Andree juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mengendalikan inflasi dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Kuranji Ditetapkan sebagai Kampung Tematik Ketahanan Pangan Kota Padang
"Hasil dari Rakor ini akan menjadi acuan bagi kami dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih baik, terutama terkait dengan pengendalian inflasi dan penetapan UMP," tambahnya. [*/hdp]
Semoga artikel ini bermanfaat!
