Ombudsman Sumbar Temukan Sejumlah Pelanggaran Penerapan Prokes

Penulis: Muhammad Aidil

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Ombudsman Sumbar menemukan sejumlah pelanggaran penerapan pada perayaan Idulfitri

Padang, Padangkita.com – Ombudsman Sumatra Barat (Sumbar) menemukan sejumlah pelanggaran penerapan protokol kesehatan (prokes) pada perayaan Idulfitri 1442 Hijriah di sejumlah kawasan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, pihaknya memantau secara cepat dengan menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung terhadap pelaksanaan salat Idulfitri.

“Kemudian pemantauan di perjalanan dinas Kabupaten dan Kota, pembukaan objek wisata dan penerapan protokol kesehatan di ruang publik dimulai sejak Rabu hingga Jumat (12-14/5/2021),” kata Yefri dalam rilis yang diterima Padangkita.com, Sabtu (15/5/2021).

Yefri menjelaskan, pemantauan dilakukan di 11 Kecamatan dan tujuh Kabupaten dan Kota di Sumbar yaitu di Kecamatan Padang Timur, Lubuk Begalung, dan Koto Tangah Kota Padang.

Kemudian, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kota Bukittinggi, Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Kecamatan Lima Kaum dan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan (Solsel), dan Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

“Dari pemantauan di tujuh kabupaten dan kota tersebut, sebanyak 85 persen pelaksanaan salat Idulfitri dilakukan di masjid, 14 persen di lapangan terbuka, dan satu persen di rumah masing-masing,” katanya.

Dari pemantauan di tujuh kabupaten dan kota tersebut, kata Yefri, sebanyak 57 persen 57% pelaksanaan salat Idulfitri dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) berupa penyediaan fasilitas cuci tangan, menjaga jarak, pengukuran suhu, dan penggunaan masker, sedangkan sisanya tidak menerapkan hal tersebut.

“Beberapa lokasi ditemukan penggunaan masker pada saat pelaksaan sholat Idul Fitri hanya dilakukan oleh masyarakat pendatang, namun tidak demikian dengan masyarakat yang berdomisili tetap di sekitar,” katanya.

Kemudian, lanjut Yefri, tidak ada pengecekan yang dilakukan petugas terhadap kapasitas jumlah penumpang kendaraan untuk perjalanan lintas Kabupaten dan Kota.

“Dari pemantauan itu, ditemukan penutupan objek wisata di seluruh zona merah dan oranye. Hanya 11 persen prokes yang diterapkan di ruang-ruang publik, 22 persen tidak selalu diterapkan, dan sisanya 67 persen sama sekali tidak diterapkan di jalan, pasar, taman, tempat bermain, tempat makan dan lain sebagainya,” ulasnya.

Adapun temuan lain Ombudsman Sumbar yakni, beberapa masjid dalam pelaksanaan Idulfitri belum menerapkan prokes secara ketat seperti penyediaan fasilitas cuci tangan tanpa sabun atau hand sanitizer.

“Kemudian tidak dilakukannya pengukuran suhu dengan thermogun yang tersedia, pengaturan jarak antar jemaah yang sulit dilakukan oleh pengurus lantaran banyaknya jumlah jemaah,” katanya.

Namun, dari pengawasan dan pemantauan tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya kegiatan open house atau halal bihalal yang dilakukan di rumah pejabat daerah. Selanjutnya, pos penjagaan Idulfitri 2021 selalu dilakukan oleh polisi dan tenaga kesehatan (nakes).

Baca Juga: Razia Makin Marak, Ombudsman Sumbar Turunkan Tim Pengawas Operasi Yustisi

“Namun, masih terdapatnya kendaraan wisata (odong-odong) yang diisi dengan kapasitas penuh tanpa menerapkan prokes. Kemudian, beberapa objek wisata berskala kecil di zona merah dan orange masih dibuka dengan pengunjung yang berasal dari masyarakat sekitar, namun tidak untuk warga luar,” tuturnya. [abe]


Baca berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Terpopuler