Novita Wijayanti Tegaskan Pengentasan Kemiskinan Amanah Konstitusi

Novita Wijayanti Tegaskan Pengentasan Kemiskinan Amanah Konstitusi

Ketua Bidang Maritim dan Pembangunan Pedesaan DPP PA GMNI, Novita Wijayanti. [Foto: Ist.]

Jakarta, Padangkita.com - Ketua Bidang Maritim dan Pembangunan Pedesaan DPP PA GMNI, Novita Wijayanti mengatakan bahwa kegiatan webinar dengan tema ‘Kemiskinan ekstrem di Indonesia: menelaah model, strategi dan solusinya’, sebagai wujud kontribusi kepada negara.

Ia menyebut, kondisi kemiskinan yang ada di desa sudah sangat memprihatinkan, terlebih diperburuk akibat dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Webinar ini sebagai wujud DPP PA GMNI khususnya di bidang Maritim dan Pembangunan Pedesaan mencurahkan pemikiran dan tenaga dalam upaya mendukung mengentaskan kemiskinan yang masih ada di bangsa tercinta ini," kata Novita dalam opening speech secara hybird, di Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Anggota Komisi V DPR RI ini juga mengingatkan bahwa termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menggariskan pengentasan masalah kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama untuk mendirikan Indonesia sebagai sebuah negara.

Hal itu sebagaimana juga ditegaskan oleh Hakim Konstitusi yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat, sambung dia, konsitusi sesungguhnya memuat esensi tujuan Indonesia sebagai konsep negara kesejahteraan.

"Sehingga dalam dimensi ini, UUD 1945 telah mengarahkan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, upaya menekan kemiskinan merupakan amanah konstitusi tertinggi yang tidak dapat dipandang sederhana, sebab merupakan kesepakatan dasar para pendiri bangsa dan harus diupayakan segenap tumpah darah bangsa Indonesia," paparnya.

Legislator dari Dapil Banyumas - Cilacap, Jawa Tengah ini menyebutkan, kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar menyangkut pemenuhan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan juga merupakan permasalahan global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Oleh karena itu, Novita menyebut permasalahan kemiskinan merupakan pekerjaan rumah dan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan. Sehingga, lanjut dia, perlunya sinergitas semua lembaga dan elemen di setiap lapisan masyarakat.

"Karena, diketahui dari data terakhir setelah adanya Covid-19, ada desa miskin yang meningkat atau menjadi miskin ekstrim. Bila dikategori, miskin ekstrim ini, dia tidak bisa mendapatkan pendapatan 1,9 dollar sehingga dia tidak dapat kehidupan yang layak dalam kehidupan sehari-hari,"sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PA GMNI Abdy Yuhana mengingatkan agar apa yang dibahas dapat memberikan kontribusi yang positif baik dari ide, gagasan maupun tindakan.

Sebagaimana, sambung dia, sesuai dengan janji kemerdekaan seperti yang termaktub dalam alenia keempat UUD 1945 yang menjadi tujuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya kira di situ sudah sangat jelas, pertama melindungi segala tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Baca juga: Puan Ajak Mahasiswa Lawan Fenomena Post-Truth 

"Dari situlah rute kita dalam bernegara kita mulai, disitulah janji kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa negara yang ingin terus memberikan satu keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita adalah negara yang benar-benar taat dalam tujuan bernegara," pungkas Abdy dalam sambutan. [jal/pkt]

Baca Juga

Novita Wijayanti Minta Penanganan Banjir Kali Sabi secara Holistik
Novita Wijayanti Minta Penanganan Banjir Kali Sabi secara Holistik
Novita Wijayanti: UMKM Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Novita Wijayanti: UMKM Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Kolam Retensi Purwokerto segera Rampung, Warga dan Anggota DPR Syukuran
Kolam Retensi Purwokerto segera Rampung, Warga dan Anggota DPR Syukuran
LaNyalla: Kekacauan Tata Negara Indonesia Bermula dari Amandemen Konstitusi 1999-2002
LaNyalla: Kekacauan Tata Negara Indonesia Bermula dari Amandemen Konstitusi 1999-2002
Ketua DPD RI Paparkan 2 Penyebab Indonesia Pakai Sistem Demokrasi Barat
Ketua DPD RI Paparkan 2 Penyebab Indonesia Pakai Sistem Demokrasi Barat
Pembicara di Fakultas Hukum Unair, Ketua DPD RI Bedah soal HAM dan Cita-cita Bangsa 
Pembicara di Fakultas Hukum Unair, Ketua DPD RI Bedah soal HAM dan Cita-cita Bangsa