Padang, Padangkita.com - Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) makin mengkawatirkan. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pihak mengoptimalkan potensi kearifan lokal dalam menekan peredaran narkoba.
Menurut Mahyeldi, saat ini peredaran narkoba sudah menyasar semua kalangan, tidak hanya remaja dan orang tua, tetapi juga anak-anak. Kondisi ini membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya bersifat represif, namun juga preventif dan berbasis sosial budaya.
“Kita perlu pendekatan yang lebih menyentuh akar sosial masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali peran nagari sebagai benteng pertahanan sosial, melalui program Nagari Hub yang mengintegrasikan pencegahan narkoba dengan potensi lokal,” ujar Mahyeldi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Adapun dengan tema FGD yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (6/5/2025,) adalah “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Sumatera Barat”.
Mahyeldi menambahkan bahwa nagari sebagai pemerintahan terdepan di Sumbar memiliki kekuatan budaya dan sosial yang bisa dimaksimalkan untuk membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba.
Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Gatot Tri Suryanta mengungkapkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Sumbar hingga kondisi April 2025, tercatat 388 kasus, dengan terduga pelaku sebanyak 499 orang (479 laki-laki dan 20 orang perempuan). Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Ia menegaskan dalam pemberantasan narkoba pihaknya tanpa kompromi. Menurutnya itu penting, karena peredaran narkoba telah kian masif, khususnya di daerah perbatasan.
"Kami tidak main-main dalam pemberantasan peredaran narkoba ini. Bahkan kita sudah petakan, ada 523 titik yang kita nilai sebagai daerah rawan dan terus kita pantau," tegasnya.
Baca juga: Sejak 2019, Sumatra Barat Masuk Zona Merah Narkoba
FGD dihadiri Forkopimda Provinsi Sumbar, instansi vertikal wilayah Sumbar, Kepa BNNP Sumbar, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumbar, Bupati / Wali Kota se Sumbar, serta sejumlah Kapolres.
Selain itu, juga hadir para Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se Sumbar. Ketua Lembaga Keagamaan dan Adat dalam FGD turut memberikan masukan strategis terkait penguatan sinergi dalam pemberantasan narkoba di wilayah Sumbar. [*/adpsb]
