Minta Hentikan Sementara Operasional KA di Sumbar, ini Alasan Anggota DPR

Penulis:
Para pengendara menunggu keretaapi Sibinuang melintas di kawasan Lubuk Buaya (02/07/2017). Selain untuk wisata, kereta api jurusan Padang – Kota Pariaman ini juga mulai digunakan warga sebagai moda transportasi.⁠⁠⁠⁠ (Foto : Aidil Sikumbang)

Padangkita.com – Alex Indra Lukman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal pemilihan Sumatera Barat meminta Menteri Perhubungan (Menhub) untuk membekukan sementara operasional kereta api di Sumatera Barat.

Dirinya beralasan permintaan tersebut karena standar keselamatan kereta api di Sumatera Barat belum bisa terpenuhi hingga saat ini. Hal ini disampaikannya saat menggelar rapat bersama mitra kerja Komisi V DPR-RI, Kamis pagi (19/10/2017) di Gedung DPR Jakarta.

Dirinya menjelaskan sejak tahun 2016, telah terjadi 37 kali kecelekaan dengan korban jiwa mencapai 9 orang dan puluhan lainnya luka-luka.

“Data yang kami kumpulkan, sejak Januari 2016 sampai sekarang, sudah terjadi 37 kali kecelakaan sehingga dalam satu bulan itu hampir terjadi dua kali kecelakaan, dengan korban jiwa sebanyak 9 orang meninggal dunia di tempat. sementara itu, total seluruh korban jiwa dan luka-luka itu 50 orang, berarti itu kira-kira tiga orang perbulan,” ucap Alex membeberkan data kecelakaan kereta api di Sumbar, sebagaimana rilis yang diterima Padangkita.com.

Menurutnya, PT KAI Divre Sumbar harus mempersiapkan standar keselamatan kereta api. Hal ini merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2017 & Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang perkereta apian dan standar keselamatan perkereta apian, terutama tentang perlintasan sebidang.

Jika hal tersebut belum bisa direalisasikan makan kereta api di Sumatera Barat belum layak untuk beroperasi.

“Saya mohon pak, tolong dipersiapkan dulu sesuai standar keselamatan sehingga kereta tersebut layak dioperasikan. Hampir seluruh perlintasan sebidang itu tidak ada pintu perlintasannya,” tambah bendahara Fraksi PDI Perjuangan ini.

Disampaikan Alex, bahwa negara wajib melindungi segenap rakyat Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan memberikan rasa aman pada rakyat sesuai Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo.

“Kalau kereta ini menjadi kereta maut, saya mohon diberhentikan dulu operasionalnya, sampai standar keselamatannya dipenuhi, saya rasa kita bertanggung jawab semuanya untuk itu,” ungkapnya.

Alex menegaskan akan menempuh jalur lain untuk memperjuangkan masalah ini, jika Kementerian Perhubungan yang paling bertanggung jawab tidak mengindahkan.

“Saya tegaskan dan mohon untuk diperhatikan, ini untuk kedua kalinya saya sampaikan dalam rapat ini, kalau tidak diindahkan, mohon izin saya akan melakukan upaya konstitusional lainnya karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Alex.

Menjawab pernyataan anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat itu, Menteri Perhubungan berjanji akan mempelajari dan mengevaluasi persoalan tersebut.

“Saya tidak merekam secara pasti, tapi saya pikir bahwa kecelakaan yang begitu banyak menjadi satu tugas bagi kami untuk menyelesaikannya,” kata Budi Karya Sumadi.

(Aidil Sikumbang)

Terpopuler

Add New Playlist