Menteri Pertanian dalam acara Silaturahmi dengan Para Peserta Rapat Pimpinan Nasional HKTI Tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
PadangKita - 11 komoditas pertanian dan perkebunan menjadi fokus peningkatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. 11 komoditas utama pertanian tersebut diantaranya padi, jagung, dan kedelai.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan fokus peningkatan komoditas pertanian tersebut ditujukan untuk mempercepat swasembada pangan Indonesia.
“Tahun 2014 produksi padi adalah 70 juta ton. Sementara itu, pada 2016 telah mencapai 79 juta ton, naik 9 juta ton. Kalau diuangkan mencapai Rp36 triliun. Itu baru padi,” tegas Amran Sulaiman dalam Silaturahmi dengan Para Peserta Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2017 di Hall Expo, Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4).
Kementerian Pertanian juga terus berupaya agar tahun 2016 dan 2017 tidak ada lagi impor beras. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat Indonesia menjadi lumbung padi dunia.
“Alhamdulillah hari ini Indonesia tidak impor beras lagi, kita sudah ekspor,” tambah Amran Sulaiman, seperti dilansir dari setkab.go.id.
Selain beras, produksi jagung juga mengalami peningkatan. Sebelumnya saat serah terima produksi jagung mencapai 19 juta ton, saat ini (akhir tahun 2016) mencapai 23,2 juta ton. Impor jagung juga mengalami penurunan sebesar 66 persen, antara lain impor dari Amerika dan Argentina.
Belum lama ini, Kementerian Pertanian juga membangun 3 juta hektar irigasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pembangunan irigasi yang ditargetkan selesai selama 3 tahun, bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun.
“Hanya 1 tahun selesai irigasi tersier 3 juta hektar,” tambah Amran Sulaiman.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa pertanian tidak bisa maju tanpa teknologi. Inilah yang mendorong pemerintah melalui Kementan mempercepat bantuan alat pertanian yang saat ini sudah bisa dilakukan melalui penunjukan langsung. Asuransi juga diberikan kepada para petani sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah.
