Tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi yang akan dipilih Presiden Joko Widodo. (Foto : Ist)
Padangkita- Panitia Seleksi Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan tiga nama calon hakim Mahkamah Konstitusi untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Mereka adalah, Saldi Isra, Bernard L Tanya dan Wicipto Setiadi.
Ketua Tim Pansel Harjono, mengatakan, Saldi Isra menempati urutan pertama dari tiga nama yang diberikan kepada Presiden. Kemudian disusul Bernard dan Wicipto. Peringkat terebut berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi.
Ketiga calon hakim tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Berikut ulasan yang dikutip dari Humas Kementerian Sekretariat Negara RI.
1. Prof. Dr. Saldi Isra, SH.
Saldi merupakan Guru Besar Tata Negara Universitas Andalas. Pria kelahiran Paninggahan, Solok, 20 Agustus 1968 ini juga menjabat Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, sejak 2004 hingga sekarang.
Alumnus Fakultas Hukum Unand itu juga dikenal aktif mendukung pelbagai gerakan antikorupsi di Indonesia. Pada tahun 2004, ia dinobatkan meraih Bung Hatta Anti-Corruption Award. Pada taun 2009, Kompas menobatkannya sebagai Tokoh Muda Inspiratif dan tahun 2012 ia mendapatkan penghargaan Megawati Soekarnoputri Award sebagai Pahlawan Muda Bidang Pemberantasan Korupsi.
Pemikiran Saldi juga banyak ditemukan di berbagai media besar di Indonesia, seperti Harian Kompas dan Tempo. Ia juga menerbitkan sejumlah buku, di antaranya Obstruction of Justice (2015), Pemilihan Umum Serentak (2014), 10 tahun bersama SBY (2014), dan Sahabat Bicara Mahfud MD (2013) serta terakhir buku berjudu Hukum Yang Terabaikan (2016).
Baca juga: Saldi Isra Berpeluang Gantikan Posisi Patrialis Akbar Jadi Hakim MK
Pada wawancara tahap II, Saldi Isra menjelaskan motivasinya mengikuti seleksi tersebut. "Pertama, saya memang orang yang belajar ini dan sudah punya perhatian kepada Mahkamah Konstitusi. Kedua, saya ingin menjadi bagian dan sekarang situasi di Mahkamah Konstitusi itu sangat menantang sekali, jadi saya berharap bisa membangun Mahkamah Konstitusi bersama hakim-hakim lainnya," jelas Saldi yang pernah menjadi Ketua Pansel calon hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014.
2. Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH.
Pria kelahiran Kupang, 16 November 1963 dikenal sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Pada pertengahan tahun ia juga menjabat sebagai dosen tetap, sekaligus menduduki posisi sebagai dosen luar biasa di S2 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya.
Ia juga menjabat posisi yang sama pada instansi yang lain, yaitu Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2002 hingga sekarang, program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember (UNEJ) tahun 2004 sampai dengan 2013, program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2009 hingga 2016, program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dari tahun 2011 sampai sekarang, dan program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang tahun 2016 hingga sekarang.
Pengalamannya sebagai dosen tetap Ilmu Hukum, membuat pria 54 tahun ini memiliki motivasi mencegah Mahkamah Konstitusi agar tidak menyimpang dari hakim maupun birokrasi pegawai. Ia ingin menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sangat terhormat dan berwibawa.
"Ingin menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat terhormat dan menempati tahta tertinggi dalam mengawasi konstitusi. Maka dia harus dipastikan sebagai tempat bertahtanya keadilan," ucap Bernard saat tes wawancara beberapa hari yang lalu.
3. Dr. Wicipto Setiadi, SH., M.H.
Tim Pansel juga merekomendasikan Wicipto sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan Patrialis Akbar. Ia dikenal sebagai birokrat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pernah menjabat Kepala Subdit Hukum Tata Negara pada tahun 1995, 1999, dan 2000 di Ditjen Hukum dan Perundang-undangan. Di tempat yang sama ia juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Subdit Hukum Internasional tahun 1998, Direktur Harmonisasi Pengaturan Perundang-undangan tahun 2004, dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan ditahun 2010.
Pria kelahiran Purbalingga pada 11 September 1957 itu juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kemudian tahun 2014, ia kembali menjadi Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan di Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan Staf Ahli Bidang Sosial pada tahun 2015.
Kini, ia menjabat sebagai komisaris PT Adhi Karya (Persero) sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi komisaris di PT Nindya Karya (Persero) tahun 2009 hingga 2014.
Wicipto memiliki motivasi untuk mengikuti seleksi ini. Yakni ingin mendedikasikan ilmunya untuk kepentingan bangsa dan negara. "Motivasi saya itu ingin mendedikasikan ilmu saya yang selama ini di pemerintahan ke tempat lain. Selama 34 tahun saya berkecimpung di dunia pemerintahan eksekutif ini. Mumpung masih sehat dan diberikan umur panjang, saya ingin mendedikasikan ilmu saya di tempat lain dan juga masih dalam rangka kepentingan bangsa dan negara," ujar Wicipto Setiadi, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN).
