Mendagri Ungkap Korupsi di Kalangan ASN Bisa Dikurangi, Tapi Ini Syaratnya

Mendagri Ungkap Korupsi di Kalangan ASN Bisa Dikurangi, Tapi Ini Syaratnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian. [Foto: Ist]

Jakarta, Padangkita.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian mengungkapkan soal korupsi di tingkat Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, masalah itu dapat dikurangi dengan syarat kesejahteraan mereka dipenuhi.

Tito menyebutkan, sejumlah negara maju sudah berhasil meningkatkan pencegahan korupsi oleh pegawainya, salah satunya Selandia Baru. Menurut Tito, hal itu berdasarkan pengalamannya sekolah di Selandia Baru dan mengamati perilaku korupsi di sana.

"Di negara tersebut, sekali warganya korupsi maka tidak bisa menikmati apapun fasilitas yang diberikan untuk masyarakat. Di mana fasilitas itu mulai dari taman hingga pusat pembangunan," kata Tito melalui keterangan tertulis, Kamis (2/6/2022).

Lebih jauh dia mengatakan, jika kebutuhan dasar ASN bisa terpenuhi, maka mereka akan mengurungkan niat untuk bermain kotor.

"Gaji ASN, Take Home Pay -nya cukup, baik gaji maupun tunjangan lain. Untuk cicil rumah, kendaraan, bisa nabung untuk liburan, kapan lagi kita harus aneh-aneh," ujar Tito.

Tito menyatakan, kejahatan tidak akan membayar apapun alias hanya membuat pelakunya kehilangan semua yang dimiliki.

"Tapi jadinya kejahatan tidak membayar ketika kesejahteraan mereka tidak dipenuhi. Mereka akan mencari-cari dan menghitung keuntungannya," ucapnya.

Tito menambahkan, seluruh manusia termasuk ASN ingin menerapkan baik dan bersih, sehingga meningkatkan kesejahteraan jadi salah satu cara menekan perilaku buruk tersebut.

Baca Juga: Praperadilan Digelar Besok, Ilham Maulana Persoalkan Status Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pokir

"Kalau mau membuat ASN tidak korupsi, maka penuhi kesejahteraannya. Tapi, jika dipenuhi belum tentu melimpah juga . Tapi setidaknya, jika tidak dipenuhi, diharapkan dia akan bersih," tambahnya. [*/isr]

Baca Juga

Berhasil Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri 2025, Gubernur Mahyeldi Mendapat Apresiasi Mendagri
Berhasil Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri 2025, Gubernur Mahyeldi Mendapat Apresiasi Mendagri
Radiogram Mendagri telah Diterima Pemprov Sumbar, Pelantikan Gubernur 20 Februari 2025
Radiogram Mendagri telah Diterima Pemprov Sumbar, Pelantikan Gubernur 20 Februari 2025
Gubernur Sumbar telah Teruskan Usulan Pelantikan 17 Kepala Daerah Terpilih ke Mendagri
Gubernur Sumbar telah Teruskan Usulan Pelantikan 17 Kepala Daerah Terpilih ke Mendagri
Ilustrasi Pilkada
9 Kepala Daerah Terpilih Pilkada Sumbar 2024 Non-Sengketa di MK Batal Dilantik 6 Februari
Bantah Bekingi Oknum Anggota DPRD Jatim, Ketua KPK Minta Penyidik segera Proses Kasus
Bantah Bekingi Oknum Anggota DPRD Jatim, Ketua KPK Minta Penyidik segera Proses Kasus
Pimpin Apel Gabungan, Pj Wako Pariaman Roberia Ingatkan Pegawai Bekerja Disiplin dan Konsisten
Pimpin Apel Gabungan, Pj Wako Pariaman Roberia Ingatkan Pegawai Bekerja Disiplin dan Konsisten