Berita Agam hari ini dan berita Sumbar hari ini: Kondisi Danau Maninjau yang terus memburuk dapat perhatian pemerintah pusat.
Lubuk Basung, Padangkita.com – Kondisi Danau Maninjau yang terus memburuk dapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa meninjau danau yang menjadi salah satu dari 15 danau prioritas nasional, Kamis (8/4/2021).
Suharso mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) yang tercantum dalam Policy Brief LIPI (2020), secara berangsur-angsur, kondisi Danau Maninjau menurun, termasuk penurunan status trofik Danau Maninjau dari oligotrofik pada 1929 menjadi Hipereutrofik pada 2016.
Hal ini, kata dia, menunjukkan kualitas air danau tercemar berat dengan keramba jaring apung sebagai kontributor terbesar pencemaran Danau Maninjau.
Sejumlah isu lainnya, seperti inkonsistensi dan tidak terkendalinya pemanfaatan tata ruang, ekosistem badan air yang kurang terjaga, penurunan kuantitas dan kualitas sumber air danau, hingga kerusakan keanekaragaman hayati menjadi tantangan pengelolaan Danau Maninjau.
“Ke depannya, Bappenas mengusung langkah percepatan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mendorong kepastian regulasi mengenai leading sector pengelolaan danau, termasuk pembagian tugas dan peran yang jelas bagi semua kementerian dan lembaga," ujar Suharso, Kamis (8/4/2021).
Bappenas telah menginisiasi hal tersebut melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang saat ini akan segera diproses Sekretariat Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Selain itu, diperlukan sinkronisasi data spasial yang sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah, serta penyelesaian kepastian tata ruang kawasan danau dan zonasinya, termasuk penetapan deliniasi danau dan sempadan danau sebagai dasar dalam merencanakan program/kegiatan di danau dan sekitarnya.
Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, revitalisasi/penyelamatan danau prioritas nasional merupakan salah satu proyek prioritas nasional untuk mendukung prioritas nasional 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas.
Hingga 2024, kebijakan penyelamatan danau prioritas nasional, baik perencanaan maupun tataran implementasi, telah disusun dengan mengakomodasi sektor-sektor kunci terkait, di antaranya pengendalian kerusakan danau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tampungan alami yang direvitalisasi oleh Kementerian PUPR, pengembangan perikanan tangkap darat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, juga pengendalian pemanfaatan ruang di daerah aliran sungai pada wilayah sungai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta fasilitasi budi daya pertanian berkaidah konservasi/ramah lingkungan oleh Kementerian Pertanian.
Suharso mengungkapkan, selain menyandang predikat danau prioritas nasional, Danau Maninjau juga tercatat sebagai kawasan strategis nasional berbasis lingkungan hidup.
Menurutnya, pemulihan dan pengelolaan berkelanjutan dari Danau Maninjau harus cepat ditangani dengan sinergi dan integrasi agar kerusakan yang terlanjur terjadi tidak semakin berdampak luas. Tidak hanya kepada keberlanjutan ekosistem danau, tetapi juga penghidupan masyarakat di sekitarnya dan perekonomian.
Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Danau Maninjau sejak 1983 telah memberikan manfaat kelistrikan yang besar, menjadi interkoneksi antara Sumbar, Riau, Jambi, Palembang, dan Lampung. Selain itu, Danau Maninjau juga termasuk dalam lima danau terindah di dunia (versi World Atlas, 1990) yang menghasilkan pertumbuhan pariwisata di angka 58 persen dan saat ini telah memiliki 38 objek wisata di sekitar danau.
Kementerian PPN/Bappenas, tutur Suharso, memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk pengelolaan Danau Maninjau menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian Dialog Pra-Rakorgub, Rakorgub, Rakortekrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka Penyusunan RKP 2022.
Pembahasan belanja kementerian/lembaga, dana transfer, APBD, SBSN, BUMN, dan kerja sama dengan mitra pembangunan juga menjadi sorotan pembahasan terkait pengelolaan danau di Indonesia.
“Mengingat pentingnya peran dan fungsi danau dalam pembangunan ekonomi, saya mengajak pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengelolaan danau di tingkat tapak untuk bekerja sama dan terus berkomitmen mengimplementasikan pengelolaan ekosistem danau sehingga kerusakan danau dapat ditangani secara maksimal, fungsi dan ekosistemnya dapat dipulihkan, dan keberadaannya dapat dimanfaatkan optimal, dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan,” pungkas Suharso.
Suharso melakukan kunjungan kerja ke Sumbar mulai 8-10 April 2021. Di hari pertama kunjungan kerja, selain Danau Maninjau, Suharso meninjau rencana pembangunan fly over Panorama I Sitinjau Lauik dan Stadion Utama Sumbar. [pkt]
